PMII Karawang Dorong Penunjukan Kepala OPD Dilakukan Profesional dan Sesuai Kompetensinya

KARAWANG- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) meminta penunjukan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Karawang dilakukan dengan profesional dan kompeten dibidangnya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi Simbol dan organ penting dalam keberlangsungan pembangunan daerah ihwal Kabupaten Karawang. OPD juga memiliki peran penting dalam suksesor visi dan misi pemimpin daerah dalam hal ini Bupati Karawang.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah organisasi kemahasiswaan yang memiliki peran sebagai control sosial senantiasa berpijak pada kajian-kajian kritis yang dalam hal ini menelaah potensi keberhasilan kepala daerah yang berkaitan dengan pembangunan merata.

Ketua PC PMII Karawang, Agung Putra mengungkapkan keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Karawang dalam merealisasikan janji politiknya tergantung pada para Kepala OPD.

Baca juga: Empat Desa di Pangkalan Karawang Terisolasi Akibat Jembatan Ambles dan Banjir

“Kami menilai bahwa kepemimpinan karawang kali ini mampu berhasil apabila kepala daerah mampu memilah memilih dalam memberikan kepercayaan terhadap jabatan fungsional kepala OPD. Dengan demikian kami meyakini bahwa karawang mampu menjadi daerah yang berkemajuan, layak, dan bermanfaat untuk masyarakat,” kata Agung Putra mengawali pembicaraan, Jum’at (7/3/2025)

Menurut Agung, setelah melewati tahap Penetapan, Pelantikan, Hingga peningkatan kapasitas kepemimpinan (retret kepala daerah) sah bahwa Karawang hari ini dipimpin oleh Aep Syaepuloh dan Maslani yang memiliki memilki tagline Karawang Maju. Tagline tersebut tentunya harus menjadi stimulus bagi seluruh perangkat kedaerahan dalam melakukan kerja-kerja pemerintahan untuk membangun Karawang yang berkemajuan dan layak serta bermanfaat.

Ihwal dari pada hal itu, kata Agung, dalam pidato Bupati Aep Syaepuloh dalam rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Karawang tanggal 4 Maret 2025, Bupati Aep menyampaikan kalimat “Mari bekerja sama dan sama sama bekerja untuk masyarakat Karawang”

Visi besar dan Kalimat dalam pidato tersebut tentunya harus di implementasikan oleh segenap perangkat pemerintahan yang ada di Kabupaten Karawang, khususnya Kepala OPD dan jajarannya.

Baca juga: Akibat Luapan Sungai Cibe’et, Ratusan Rumah Di Desa Cipayung Terendem Banjir

“Kami merasa, menemukan, dan akhirnya menilai bahwa kondisi Karawang hari ini sedang menjadi pusat perhatian bagi seluruh daerah khususnya di Jawa Barat, maka Kami rasa perlu adanya monev yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Kepala OPD dan jajarannya,” bebernya.

“Jangan sampai kasus-kasus beberapa dinas yang menjadi temuan kami seperti Disdikpora Karawang yang lemah dalam melakukan pengawasan terhadap SD dan SMP yang ada di Karawang serta Dinas Sosial Karawang yang juga lemah pengawasan kepada PSM dan mitra kerja nya sehingga dana bantuan sosial terselewengkan oleh oknum tersebut hal tersebut tentunya jangan sampai terulang kembali sebab mampu mencoreng nama baik pemerintahan Bupati Aep Syepuloh dan Maslani juga menyedihkan bagi masyarakat Karawang yang berharap kesejahteraan,” tambahnya.

Agung menambahkan Kepala OPD itu ditunjuk secara langsung oleh Kepala Daerah, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki wewenang untuk menetapkan Kepala OPD yang memenuhi syarat dan kebutuhan daerah, juga dipertegas dengan PERMENDAGRI Nomor 35 tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Maka kami PMII Berpesan Kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bupati bahwa para Kepala OPD kedepan dalam pemerintahan bupati harus memiliki spirit yang sama dengan visi misi Bupati Karawang, juga kami berpesan bahwa jangan sampai terjadi lagi kecelakaan dalam menetapkan kepala OPD seperti misal Kepala OPD yang ditetapkan nantinya tidak memilki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan tupoksi OPD yang diduduki sebab hal hal demikian akan menjadi pemborosan dan khawatir akan menyebabkan ketimpangan sosial dan perilaku kejahatan yang jelas amat merugikan masyarakat Karawang,” pungkasnya.