KARAWANG – Rapat Minggon di Kelurahan Palumbonsari, Rabu (29/4/2026), menjadi forum penting dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus membahas tiga isu utama, yakni Demam Berdarah Dengue (DBD), BPJS Ketenagakerjaan (TK) , dan sampah.
Lurah Palumbonsari, Indra Sudrajat, mengungkapkan bahwa kasus DBD di wilayahnya masih dalam kategori serius meski belum mengkhawatirkan. Hingga saat ini, tercatat sembilan kasus baru DBD yang ditemukan di lingkungan warga.
Sebagai langkah awal penanganan DBD, pihak kelurahan menginstruksikan kerja bakti serta pelaksanaan fogging di masing-masing wilayah RT/RW.
Baca juga: Tata Kelola Pertanahan Jadi Sorotan di Seminar Nasional Unsika
“Warga dipersilakan melaksanakan fogging pada akhir pekan sesuai arahan lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Namun demikian, Indra menegaskan bahwa fogging bukan solusi utama dalam mengatasi DBD. Ia menekankan pentingnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai langkah pencegahan yang lebih efektif terhadap DBD.
“Pengasapan itu bukan solusi utama. Yang paling penting adalah PHBS agar DBD bisa dicegah dari sumbernya,” tegasnya.
Selain DBD, pembahasan juga menyoroti program BPJS TK bagi pekerja informal. Indra menjelaskan bahwa pihaknya menggandeng relawan PERISAI untuk membantu sosialisasi dan pendaftaran BPJS TK kepada masyarakat.
Program BPJS TK ini menyasar pekerja informal seperti ojek dan sopir angkot yang belum terlindungi jaminan sosial. Melalui BPJS TK, warga diharapkan mendapatkan perlindungan jika mengalami risiko kerja.
“Dengan BPJS TK, pekerja informal bisa mendapatkan perlindungan menyeluruh saat terjadi musibah,” jelasnya.
Saat ini, terdapat potongan iuran BPJS TK dari Rp16 ribu menjadi Rp8 ribu hingga Desember, sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program BPJS TK.
Isu ketiga yang menjadi perhatian adalah persoalan sampah. Indra menilai rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama permasalahan sampah di lingkungan.
Ia mengungkapkan masih ditemukan warga yang membuang sampah ke sungai dan saluran irigasi menggunakan plastik, yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serius.
“Permasalahan sampah ini berasal dari minimnya kesadaran warga terhadap kebersihan,” katanya.
Meski demikian, kondisi sampah di sejumlah titik mulai membaik setelah dilakukan pembersihan bersama oleh kelurahan, Linmas, dan Dinas Lingkungan Hidup.
Baca juga: Bapenda Karawang Gencarkan Sosialisasi PBB-P2, Ajak Warga Bayar Tepat Waktu
Ke depan, penanganan sampah diharapkan melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, termasuk melalui pembentukan TPS3R dan TPST.
“Kesadaran dan kerja sama menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah sampah. Tanpa itu, semua upaya tidak akan maksimal,” pungkasnya. (*)
, menjadi forum penting dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus membahas tiga isu utama, yakni DBD, BPJS TK, dan sampah.){kind=link}