BEPAS, KARAWANG – DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Karawang menyoroti ketidakmaksimalan kinerja eksekutif Karawang dalam penanganan bantuan sosial di masa pandemi Covid-19.
GMNI menilai, masalah utama bantuan sosial adalah data kependudukan sehingga setiap kebijakan dan program yang digagas eksekutif menjadi tidak maksimal.
“Data penduduk merupakan modal utama dalam merumuskan setiap kebijakan, karena melalui data penduduk pemerintah akan mampu memetakan keadaan masyarakatnya, baik itu berbicara kebijakan jaminan pendidikan, jaminan kesehatan ataupun kesenjangan ekonomi (bawah, menengah, atas) dan lain sebagainya,” kata Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar dan Politik (Hublurpol) GMNI Karawang, Final Martogi Sihotang, S.IP.
GMNI mengkritik, tidak adanya data yang terbaru membuat skema penganggaran berkelit dan lambat karena tidak jelasnya pemetaan jumlah penerima manfaat bantuan sosial di Karawang.
“Hemat saya jika masalah data kependudukan ini tidak diselesaikan dengan serius sebagus apapun program dan kebijakan yang dimiliki eksekutif termasuk dalam penanganan Covid-19 pasti akan menemukan masalah dalam implementasinya,” sambung Final.
Sementara itu di tempat yang sama, Ketua DPC GMNI Karawang Christoforus Takawada menambahkan, masalah data kependudukan adalah masalah klasik di Indonesia begitupun di Karawang, yang cenderung diabaikan oleh pihak eksekutif dan stakeholder terkait.
“Hal ini bisa dilihat dari tidak up date-nya data kependudukan di Kabupaten Karawang yang dampaknya sangat terasa khususnya di masa pandemi ini,” tutupnya. (fzy)
