BEPAS, KARAWANG – Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya sudah mengumumkan pada tahun 2019 untuk menganggarkan Program Kartu Sehat (KS) Bekasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp 400 Miliyar.
Ditambah dengan peraturan baru di tahun 2019 ini, jika masyarakat Kota Bekasi mau berobat menggunakan Kartu Sehat (KS) ke Rumah Sakit harus mendapatkan rujukan terlebih dahulu dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) disetiap wilayah.
“Saya punya Kartu Sehat (KS), tapi tidak pernah dipakai, sekalinya dipakai untuk cek gula darah ke laboratorium dan cek kesehatan lainnya di sekelas Puskesmas saja Kartu Sehat (KS) tidak bisa digunakan. Hanya bisa untuk tensi darah saja, kata dokter umumnya di Puskesmas Perumnas 2, Kayuringin Jaya,” ungkap salah satu waga Perumnas 2 Siti Warniah saat dikonfirmasi Berita Pasundan belum lama ini,
Dirinya sangat menyayangkan, setiap membaca pemberitaan program Pemerintah Kota Bekasi, Kartu Sehat (KS) bisa diguakan berobat dengan sakit batuk, pilek dan demam bisa di Puskesmas. Namun faktanya, para staffnya tidak melayaninya dengan baik.
“Katanya Puskesmas gratis karena sudah ditanggung biayanya oleh Kartu Sehat (KS) yang anggarannya telan Rp 400 Miliyar oleh Pemkot Bekasi, masa iya cek kesehatan saja saya tidak bisa, malah para staff di Puskesmas Perumnas 2 lebih mengutamakan layani peserta BPJS JKN-KIS ketimbang melayani peserta Kartu Sehat (KS). Terlihat sekali Kartu Sehat (KS) itu untuk kepentingan kampanye dan Politik saja saat itu,” Ungkap Siti dengan nada kesal kepada dokter umumnya sambil keluar ruangan. (tim/dhi)
