Beranda News UMK Gagal Naik, APINDO Karawang Berikan Catatan Penting

UMK Gagal Naik, APINDO Karawang Berikan Catatan Penting

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Karawang menilai keputusan Gubernur Jawa Barat menolak usulan UMK Karawang Tahun 2022 sudah tepat.

“Alhamdulillah tadi malam Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil sudah mengeluarkan SK UMK Karawang Tahun 2022,” kata Ketua APINDO Karawang, H. Abdul Syukur saat Pers Conference, Rabu (1/12)

Abdul Syukur mengungkapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan jaring pengaman upah terendah di kabupaten Karawang dan UMK itu berlaku bagi para pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun.

Bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun tetap akan mendapatkan kenaikan upah sesuai aturan kebijakan dari perusahaan tersebut.

“Jadi pengertiannya untuk temen-temen yang masa kerja 0 sampai maksimal 1 tahun itu besarannya sesuai UMK. Tapi untuk yang di atas 1 tahun maka naik, jangan
salah paham,” kata Syukur, saat konferensi pers di Kantor APINDO Karawang, pada Rabu (1/12/2021).

Masing-masing perusahaan, menurutnya, tentu sudah punya struktur skala upah pekerjanya. Karena struktur skala upah ini merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan dalam menyusun struktur skala upah kenaikan pekerja yang di atas 1 tahun.

“Besarannya itu dilakukan perundingan bersama antara perwakilan pekerja dengan manajemen atau dengan perusahaan, kalau seandainya ada kebuntuan dalam perundingan dan sebagainya, kami anggota Apindo siap untuk membantu memfasilitasi,” katanya.

Untuk itu, Apindo berharap para pekerja memahami hal tersebut. Apalagi selama dua tahun perusahaan diterpa pandemi Covid-19 yang membuat keuangan tidak baik.

Disinggung adanya rencana aksi unjuk rasa besar-besaran para pekerja pada 6-8 Desember 2021, Syukur tidak bisa melarangnya karena itu hak para pekerja menyampaikan pendapat.

Akan tetapi, ia harapkan hal itu tidak dilakukan karena akan terganggu kegiatan produksi perusahaan tersebut. Ia mengimbau kepada teman-teman buruh untuk bisa menahan diri agar tidak berdampak negatif terhadap dunia industri.

“Saya menghimbau kepada teman-teman mari kita selesaikan persoalan ini secara arif dan bijaksana tidak membawa dampak negatif terhadap industri yang ada di Karawang karena bagaimanapun yang rugi adalah Karawang,” pungkasnya.

Untuk diketahui, berikut daftar upah minimum di 27 kota dan kabupaten di Jabar pada 2022:
1.Kota Bekasi Rp 4.816.921,17
2.Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00
3.Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90
4.Kota Depok Rp 4.377.231,93
5.Kota Bogor Rp 4.330.249,57
6.Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00
7.Kabupaten Purwakarta Rp 4.173.568,61
8.Kota Bandung Rp 3.774.860,78
9.Kota Cimahi Rp 3.272.668,50
10.Kabupaten Bandung Barat Rp 3.248.283,28
11.Kabupaten Sumedang Rp 3.241.929,67
12.Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67
13.Kabupaten Sukabumi Rp 3.125.444,72
14.Kabupaten Sumedang Rp 3.064.218,08
15.Kabupaten Cianjur Rp 2.699.814,40
16.Kota Sukabumi Rp 2.562.434,01
17.Kabupaten Indramayu Rp 2.391.567,15
18.Kota Tasikmalaya Rp 2.363.389,67
19.Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.326.772,46
20.Kota Cirebon Rp 2.304.943,51
21.Kabupaten Cirebon Rp 2.279.982,77
22.Kabupaten Majalengka Rp 2.027.619,04
23.Kabupaten Garut Rp 1.975.220,92
24.Kabupaten Kuningan Rp 1.908.102,17
25.Kabupaten Ciamis Rp 1.897.867,14
26.Kabupaten Pangandaran Rp 1.884.364,08
27.Kota Banjar Rp 1.852.099,52
(kii/ddi)

Artikel sebelumyaKadin Sambut Baik Keputusan Gubernur Tidak Menaikan UMK Karawang
Artikel berikutnyaPihak Keluarga Tepis Isu H. Dewa Sena Jadi Buronan Polda