BOGOR, BEPAS– Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim secara khusus meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor untuk mempersiapkan dan melaksanakan langkah strategis pencegahan bencana dan pasca bencana.
“Ini dilakukan sebagai antisipasi jelang masuknya musim penghujan yang menurut perkiraan cuaca akan segera datang. Setelah lama tidak turun hujan umumnya kondisi tanah kering ketika tersiram air hujan menjadi sangat labil, utamanya kawasan yang banyak tebing yang bisa longsor,” kata Dedie saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pasca Bencana di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor, Rabu (14/08).
Kontur tanah Kota Bogor yang labil menurut Dedie menjadi potensi kebencanaan yang cukup rawan dan ini harus menjadi perhatian karena banyak titik-titik longsor di Kota Bogor yang sudah maupun yang belum ditangani dinas terkait.
Bagi OPD terkait yang menangani kegiatan pasca bencana, Dedie memerintahkan harus proaktif. Melalui rakor tersebut sebagai sesuatu langkah yang baik, selain menjalin komunikasi juga bisa membantu dalam membuat solusi jangka pendek, menengah dan panjang.
Kedepan BPBD Kota Bogor selaku koordinator bersama OPD terkait lainnya akan merumuskan apa yang bisa diajukan ke pemerintah pusat. Selain itu Dedie juga berharap akan ada pertemuan lebih lanjut.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Kota Bogor, Rr.Juniarti Estiningsih mengatakan, semua Kelurahan di Kota Bogor telah melaksanakan sosialisasi terkait tindakan antisipasi musim penghujan yang akan tiba.
Selain itu dia memaparkan kegiatan pasca bencana yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, mulai tahun 2018 hingga pertengahan 2019.
Tahun 2018 berdasarkan rekapitulasi, BPBD Kota Bogor telah menangani 10 titik yang tersebar di Kota Bogor, diantaranya di Kelurahan Mekarwangi, Bantarjati, Bojongkerta, Pamoyanan, Pasir Mulya dan Curug, Untuk tahun 2019 kurang lebih ada 85 titik akan ditangani, diantaranya Kelurahan Ciparigi dan Cibuluh.
Menurut Esti sapaan akrabnya, mayoritas masyarakat hanya mengetahui penanganan pasca bencana hanya dilakukan BPBD, pada kenyataan penanganan ditangani juga oleh beberapa OPD teknis terkait, diantaranya Dinas PUPR dan Disperumkim.
“Ada beberapa titik yang belum ditangani melalui anggaran BTT terkait dengan pasca bencana karena terkendala kewenangan. Maka dari itu kami mengundang Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane agar ada solusi untuk kedepannya,” ujar Esti.
Namun lanjut Esti, sudah ada beberapa solusi terkait SOP dan sebagainya yang kedepan diharapkan ada progress penanganan yang lebih baik pada pasca bencana, khususnya masyarakat kebanyakan yang terkena longsor di tepi sungai Cisadane dan peranakan Ciliwung Cisadane.
Sebab, masih kata dia kewenangan yang ada bukan kewenangan Pemkot Bogor. Sehingga OPD terkait tidak bisa menanganinya dengan alasan kewenangan.
“Jika kewenangan sudah tidak bisa berarti pelanggaran, pada akhirnya tidak bisa dilakukan walaupun mungkin anggaran BTT sudah siap dan bisa digunakan kapan saja,” jelasnya.
Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Dadang menyebutkan, dampak bencana perlu ada penanganan. Melalui rakor ini diharapkan ada rencana penanganan yang akan dilakukan, baik dari Pemkot Bogor maupun Pemprov Jawa Barat. “Koordinasi antar instansi menjadi hal yang penting,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut turut hadir beberapa pihak terkait lainnya, BPKAD, Disperumkim, Dinas PUPR, Bagian Administrasi Pembangunan dan OPD terkait lainnya.(hms/red)
