BEPAS, KARAWANGÂ – Pemerintah Daerah kabupaten Karawang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang terus berupaya keras agar perlintasan sebidang Gorowong, Warung Bambu dapat segera dibuka kembali oleh PT KAI Daop 1 Jakarta.
Setelah sebelumnya, mengirimkan surat permohonan izin resmi membuka kembali perlintasan tersebut kepada PT KAI Daop 1 Jakarta, namun mendapatkan penolakan.
Dishub kembali mengirimkan surat permohonan izin resmi mengelola kepada PT KAI.
Hal tersebut berdasarkan kepada Permen 94/2018, di mana dalam Permen tersebut Pemerintah Daerah diberikan peluang untuk dapat mengelola perlintasan.
Baca juga:Â Didesak Soal Progres Perlintasan Gorowong, Ini Kata Dishub Karawang
Demikian dijelaskan Kepala Dishub Kabupaten Karawang, Arief Bijaksana Maryugo, kepada Beritapasundan, Jumat (8/11).
“Dari surat permohonan izin resmi yang kita kirimkan beberapa waktu lalu, Dirjen Perkeretaapian tidak mengizinkan perlintasan tersebut dibuka kembali. Dan hanya mengizinkan dibangunnya underpass atau fly over,” kata Arief.
Sehingga kemudian, pihaknya, lanjut Arief, kembali melakukan upaya dengan membaca peluang dari Permen tersebut di atas.
Ia kembali mengirimkan surat permohonan izin resmi mengelola dengan melampirkan dukungan-dukungan alat bukti. Di antaranya adalah, perlintasan sebidang Warung Bambu sudah terdaftar sebagai lintasan resmi yang tidak dijaga.
“Di Kabupaten Karawang terdata ada sekitar 21 lintasan dengan 3 kategori: yakni perlintasan resmi dijaga ada 7 perlintasan, perlintasan resmi tidak dijaga ada 9 perlintasan dan perlintasan liar ada 5 perlintasan,” ujar Arief menyebutkan.
Dan Warung Bambu termasuk salah satu dari 9 perlintasan resmi yang tidak dijaga. Sehingga peluang ini yang kemudian diambil Dishub untuk memohon izin kepada Direktur Perkeretaapian untuk mengelola perlintasan Warung Bambu.
Dengan persyaratan di antaranya, menyiapkan tenaga penjaganya, dan Dishub sudah menyiapkan 24 orang untuk dilakukan pelatihan di Madiun.
“Untuk warung bambu sebanyak 9 orang untuk 3 shift, satu di stasiun Karawang dan satu di Klari, termasuk fasilitas sarana dan prasarananya yaitu pos penjagaan dan pintu perlintasan. Yang jelas kita sudah siapkan anggaran Rp150 juta, berikut honornya sudah dipersiapkan,” paparnya.
Meski demikian, kata Arief, ada kelemahan di perlintasan Warung Bambu, di mana rel keretanya agak menikung dengan jarak kurang dari 200 meter dan secara teknis itu tidak memenuhi syarat untuk sebuah perlintasan.
“Tetapi saya akan memohon kebijakan, dan pengajuan sudah mencapai progress 70 persen,” tandasnya. (nna/kie)
