Beranda Uncategorized GMNI Angkat Bicara Terkait PPKM Darurat

GMNI Angkat Bicara Terkait PPKM Darurat

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 yang diberlakukan di pulau Jawa-Bali dimulai tanggal 03 sampai 20 Juli 2021 sesuai intruksi yang diberikan Menteri Dalam Negeri. PPKM darurat ini dilaksanakan pada daerah yang mengalami lonjakan tinggi kasus covid-19.

sesuai intruksi Menteri Dalam Negeri nomer 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM terutama pada skala mikro bisa ditinjau dari 4 zona utama, yakni zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Pada saat ini meninjau dari surat INMENDAGRI Karawang menempati level 4 atau zona merah. Dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Karawang terus memantau berjalannya pelaksanaan PPKM darurat ini.

“Kita mengapresiasi kerja keras pemerintah Terutama Pemerintah kabupaten karawang dan semua element yang terlibat dalam upaya memerangi COVID-19 dikabupaten karawang dan upaya ini juga perlu kerjasama dari semua masyarakat kabupaten karawang,” ujar Arief Kurniawan selaku Ketua DPC GMNI KARAWANG saat ditemui di Sekretariat DPC GMNI KARAWANG.

Namun, Arief menyampaikan selain PPKM yang harus digencarkan di mana penutupan jalan, pelarangan kegiatan, dan segala hal yang melakukan kerumunan harus dilarang, dia juga menyampaikan dalam surat intruksi tersebut tidak hanya terkait kegiatan masyarakat.

“Terkait surat intruksi itu Pemda harus fokus juga side effect terkait ekonomi masyarakat yang langsung terdampak akibat PPKM, seperti pedagang kaki lima, pelaku UMKM, dll. Karena kalau kita melihat poin 8 dari surat tersebut, Pemda harus mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta Jaring Pengaman Sosial (JPS), jangan sampai anggaran yang besar hanya terserap sedikit,” ujar beliau.

β€œdan perlu juga peran besar semua lini pemerintahan hingga ke tingkat desa dalam mendata juga masyarakat yang tak menerima bantuan,” lanjutnya.

Untuk saat ini, yang terpenting karena Karawang memiliki beberapa kawasan industri, Arief berharap Pemda dan Satgas covid bisa tegas terkait beberapa perusahaan yang bandel terkait Prokes yang diwajibkan, karena berbicara melawan covid yang berarti kita mencoba menyelamatkan nyawa manusia, bukan hanya kepentingan pendapatan perusahaan saja.

Terakhir Arief menyampaikan dengan tegas dalam waktu dekat kita akan melakukan audensi dengan pemerintah kabupaten karawang terkait PPKM Darurat dan wacana penambahan waktu PPKM Darurat.