KARAWANG – Aep Syaepuloh menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang yang digelar pada Senin (30/3/2026) di Gedung Paripurna DPRD Karawang.
Rapat paripurna DPRD Karawang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, dan dihadiri Wakil Bupati Karawang Maslani, Sekretaris Daerah Asep Aang Rahmatullah, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Dalam rapat paripurna DPRD Karawang tersebut, terdapat dua agenda utama, yakni pembentukan panitia khusus (pansus) untuk pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), serta penyampaian LKPJ Karawang Tahun 2025 oleh Bupati.
Baca juga: Isu PHK PPPK Dibantah, Pemkab Karawang Pastikan Semua Aman
Adapun tiga Raperda yang dibahas dalam rapat paripurna DPRD Karawang meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelenggaraan perpustakaan, serta penyelenggaraan kearsipan.
Dalam penyampaian LKPJ Karawang, Bupati Aep Syaepuloh memaparkan bahwa sejumlah indikator makro daerah menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dalam LKPJ Karawang Tahun 2025, indikator makro menunjukkan tren positif dibandingkan tahun 2024,” ujarnya.
Beberapa capaian dalam LKPJ Karawang tersebut antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 74,59, persentase penduduk miskin turun menjadi 7,08 persen, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 7,99.
Selain itu, dalam LKPJ Karawang juga tercatat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) meningkat menjadi 5,06 persen, PDRB per kapita mencapai 130,65, serta Gini Ratio menurun menjadi 0,36.
Dalam sektor pembangunan, LKPJ Karawang juga mencatat berbagai capaian infrastruktur dan sosial sepanjang tahun 2025. Di sektor pendidikan, pemerintah telah merehabilitasi 328 ruang kelas SD dan SMP serta membangun 19 ruang kelas baru.
Di sektor kesehatan, LKPJ Karawang mencatat pembangunan satu unit RSUD serta pemeliharaan 16 puskesmas.
Sementara di bidang infrastruktur, pembangunan jalan sepanjang 187,35 kilometer, pemasangan 303 titik penerangan jalan umum (PJU), pembangunan 17 jembatan, serta drainase sepanjang 51.242 meter persegi turut dilaporkan dalam LKPJ Karawang.
Selain itu, program hunian layak melalui pembangunan 3.768 rumah tidak layak huni (rutilahu) juga menjadi bagian dari capaian LKPJ Karawang.
Pemerintah Kabupaten Karawang juga melaporkan pembangunan berbagai fasilitas publik, seperti Pasar Tradisional Cibuaya, Mal Pelayanan Publik (MPP) Cikampek, kantor kecamatan, GOR Panatayuda, hingga underpass Gorowong.
Di sektor sosial, LKPJ Karawang mencatat penyaluran 1.597 bantuan untuk anak terlantar serta 2.665 bantuan logistik bagi korban bencana.
Sepanjang tahun 2025, dalam LKPJ Karawang juga disebutkan bahwa pemerintah daerah berhasil menghasilkan 80 inovasi serta meraih 25 penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
Baca juga: Aksi Nekat di Istana Merdeka, KOPRI Jabar Soroti Dugaan Kekerasan dan Keterlibatan ASN
Salah satu capaian penting dalam LKPJ Karawang adalah diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat, serta pencapaian rekor MURI untuk bazar UMKM terlama.
Menutup penyampaian LKPJ Karawang, Bupati Aep Syaepuloh menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian LKPJ Karawang Tahun 2025 terdapat kekurangan maupun kekeliruan,” ucapnya. (*)
 Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang){kind=link}