BEPAS, KARAWANG – Pengamat Pemerintahan Kabupaten Karawang, Asep Agustian, menilai sikap legowo Sekda Karawang Acep Jamhuri, yang ikhlas harus tidak tinggal di Rumah Dinas yang memang menjadi haknya, hanyalah sebagai bentuk lip service semata.
Pasalnya, jabatan Sekretaris Daerah adalah jabatan yang setara dengan jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Dimana tentunya, apa yang menjadi hak kedinasannya sudah diatur dalam sebuah peraturan hukum dan dijamin oleh pemerintah.
“Penempatan Sekda di rumah dinas sudah jelas ada aturannya. Makannya, minumnya, semua diatur dan dijamin oleh pemerintah, jadi jika kemudian Sekda mengatakan ikhlas dan legowo yang penting berdinas, itu kan hanya lip service saja, karena memang sekda harus berdinas, ya harus dinas,” kata Asep.
Baca juga: Tak Pusingkan Rumah Dinas, Sekda Karawang Lebih Pilih Genjot Pendapatan
Ini jelas, tata kelola pemerintahan Kabupaten Karawang ini ngawur, lanjut Asep, padahal pemerintah menanggung semua apa yang menjadi kebutuhan Sekda ini.
“Ini ngawur, semua kan ada bagiannya masing-masing, ada biaya kesehatan, supir, makan minum dan lain-lainnya semua dijamin oleh pemerintah oleh negara,” ulasnya.
Pertanyaannya kemudian kata Asep, lalu anggarannya masuk kemana selama ini, sementara yang dipakai Sekda adalah barang-barang pribadinya sejak ia dilantik.
“Semua ditanggung negara, ini salah besar, kenapa Sekda sebagai pejabat PNS tertinggi di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Karawang tidak mempunyai rumah dinas, ini jelas lip service, padahal hatinya enek,” ujar Asep menyayangkan.
Menurut Asep, setiap jabatan sudah ada bagiannya masing-masing, Bupati menempati Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati menempati Rumah Dinas Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah menempati Rumah Dinas Sekretaris.
“Masa kemudian Sekda Karawang menempati RDP alias Rumah Dinas Pribadi,” imbuh Asep berseloroh.
Asep juga menyayangkan sikap boros pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang hanya bisa melakukan pembangunan, sementara yang ada dibiarkan.
Lihat RDB, Asep mencontohkan, Rumah Dinas dibongkar menjadi sebuah galeri, dan sekarang berwacana akan membangun kembali rumah dinas baru.
“Siapa yang mau mempunyai pemimpin seperti ini, yang selalu menghambur-hamburkan uang rakyat hanya untuk pembangunan rumah dinas,” imbuh Asep menyesalkan.
Tempatkan dan fungsikan setiap jabatannya dengan haknya masing-masing, lanjut Asep.
“Rumah dinas bupati itu bukan hal gampang untuk mendapatkannya, kemudian ujug-ujug dirubah saja menjadi galeri, enak banget main rubah-rubah,” timpalnya.
Dan kata Asep lagi, ini hanya ada di Kabupaten Karawang, di mana semua aturan main tabrak saja. Dan masyarakatnya mau menerima saja, padahal anggarannya jelas. Dan yang lebih dikhawatirkan lagi adalah adanya peralihan dana, dari anggaran dinas ke rumah pribadi. Ini jelas melabrak aturan.
“Kalau rumahnya jelek kan rumah pribadinya jelas malu-maluin, masa rumah dinas sekda jelek, kalau mewah rumah pribadinya justru masyarakat balik bertanya, dapat dari mana nih. Makanya lebih baik menempati rumah dinas, lebih beretika,” pungkasnya menyarankan. (nna/kie)
