KARAWANG – Komisi IV Non-Bapemperda DPRD Karawang melakukan kunjungan kerja ke RSUD Rengasdengklok pada Selasa (11/2) untuk memantau progres perekrutan tenaga kesehatan. Kunjungan ini turut dihadiri oleh Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, serta pihak pelaksana pembangunan rumah sakit.
Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi proses rekrutmen tenaga kesehatan dan menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan adanya perekrutan sebelum pengumuman resmi serta potensi keterlibatan oknum dalam seleksi.
Baca juga: Swiss-Belinn Karawang dan BPBD Gelar Simulasi Evakuasi Gempa
Anggota Komisi IV DPRD Karawang, Budianto, menegaskan bahwa perekrutan tenaga kesehatan di RSUD Rengasdengklok harus mengutamakan warga Karawang. “Jangan sampai tenaga kesehatan dari Karawang justru tidak mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD lainnya, Iqbal Jamalulail, S.IP, menyoroti pentingnya transparansi dalam proses seleksi. “Kami ingin agar masyarakat mengetahui secara jelas tahapan seleksi di RSUD Rengasdengklok. Jangan sampai ada sistem outsourcing yang tidak terkontrol,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Endang Suryadi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini rekrutmen tenaga kesehatan di RSUD Rengasdengklok belum dimulai. “Kami masih menunggu tim seleksi dari dua institusi pendidikan, yaitu Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) atau Universitas Padjadjaran (Unpad), yang akan menyeleksi calon tenaga kesehatan,” jelasnya.
Proses pendaftaran rencananya akan dibuka pada Maret dan diumumkan melalui platform InfoLoker Disnaker. Seleksi akan dilakukan melalui uji akademik dan psikotes yang melibatkan tenaga ahli dari Unpad atau Unsika.
Endang juga menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait status tenaga kesehatan di RSUD Rengasdengklok. “Kami masih menunggu kepastian apakah rekrutmen bisa segera dilakukan atau harus menunggu sistem penerimaan tenaga kesehatan berstatus PNS,” pungkasnya. (*)
