KARAWANG, BEPAS – Diduga ” Sensi” karena sempat di kritik Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari karena telah membubarkan tes calon karyawan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang (Disnaker) oleh oknum Karang Taruna desanya beberapa waktu lalu
Kepala Desa Wadas Junaedi, Kecamatan Telukjambe Timur kabarnya telah menurunkan foto wakil bupati diruang kerjanya. Dan digantikan foto dirinya (Kepala Desa, Red) “bersanding” dengan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadianna.
Keberadaan foto Bupati dan Wakil Bupati seolah tidak sepadan, lantaran foto Bupati disejajarkan dengan foto Kepala Desa (Kades), padahal selayaknya bersebelahan dengan foto Wakil Bupati Kabupaten Karawang.
Saat dikonfirmasi kaitan hal tersebut, Junaedi kebetulan tidak ada di tempat kerjanya, yang ada hanya Sekretaris Desa (Sekdes) Wadas, Mulyadi.
Kepada beritapasundan.com, Mulyadi membenarkan ihwal keberadaan foto yang dimaksud itu ada terpampang di ruang Kepala Desa.
Namun begitu, dikatakan Mulyadi jika Foto Bupati dan Wakil Bupati beserta lambang Negara, ada juga terpampang di Kantor Desa Wadas.
“Kalau di Kantor Desa-nya lengkap ada Foto Bupati dan Wakil Bupati, tapi kalau di ruang Kepala Desa-nya memang sepengetahuan Saya tidak ada Foto Wabup,” ujarnya.
Mulyadi menambahkan, secara pribadi ia tidak tahu mengapa keberadaan foto Wabup tergantikan oleh foto Kades.
Dan secara aturan, Mulyadi menandaskan, belum menemukan aturan yang mewajibkan adanya foto Bupati dan Wakil Bupati di setiap ruangan Kepala Desa.
Terpenting menurutnya, di Kantor Desa Wadas sudah memajang Simbol Negara seperti Burung Garuda Pancasila, Presiden dan Wakil Presiden, Bupati dan Wakil Bupati.
“Saya sendiri belum paham aturannya, apakah mengharuskan memasang di ruangan, tapi kan di Kantor Desa ada terpajang,” ungkapnya seraya tersenyum.
Masih Mulyadi menambahkan, jika dikatakan Kepala Desa sentimen daripada buntut Inspeksi Mendadak (Sidak) Wakil Bupati Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu ke Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker), itu bukan menjadi dasar bahwa kemudian foto Wabup tidak dipajang di ruangan Kepala Desa.
Terlebih jika disinggung kode di tahun politik, ia katakan wajar saja karena jabatan Kepala Desa pun jabatan politik.
“Saya tidak tahu alasannya tentu perlu dikonfirmasi ke Pak Lurah secara langsung,” pungkasnya. (nna/dhi)
