Beranda News Pengacara Laporkan Bawaslu ke DKPP Terkait Rekrutmen Panwascam

Pengacara Laporkan Bawaslu ke DKPP Terkait Rekrutmen Panwascam

KARAWANG, BEPAS – Panwascam untuk Pilkada Karawang 2020 sudah di lantik oleh Bawaslu Karawang beberapa waktu lalu.

Tapi tahukah anda, ada dugaan pelanggaran pada proses rekrutmen Panwascam tersebut?

Dan atas dugaan pelanggaran tersebut, pada tanggal 4 Februari 2020, Bawaslu Karawang dan Seorang Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Karawang dilaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Menurut pihak pelapor, yakni, seorang pengacara Endang Subhan, SH., yang juga Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Bamuswari (Balai Musyawarah Indonesia). Dirinya melaporkan seluruh Komisioner Bawaslu Karawang dan Kepala Sekretariat Bawaslu ke DKPP dengan perbuatan yang diadukan berupa ketidakprofesionalan para teradu dalam melakukan rekrutmen Anggota Panwascam.

Dimana Para teradu diduga melanggar Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.

Lebih lanjut Endang menyebutkan bahwasannya Bawaslu Karawang diduga tidak membuka ruang komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu dengan instansi yang lain untuk masukan dan tanggapan, sehingga didapati Panwascam terpilih yang double job atau rangkap jabatan.

Bawaslu juga diduga mengangkat Panwascam yang juga sebagai pengurus partai politik tingkat kecamatan, meloloskan eks panwascam yang bermasalah yang sudah mendapatkan sanksi serta teguran keras dari Bawaslu.

“Bahkan terdapat indikasi dugaan adanya pemungutan sejumlah nominal uang kepada Panwascam terpilih oleh oknum sekretariat Bawaslu,” kata Endang mengungkapkan, kepada beritapasundan.com, (12/2).

Selain itu, Endang pun menduga Kepala Sekretariat Bawaslu Karawang saat ini masih sedang menduduki jabatan struktural sebagai kepala seksi pemerintahan di Kecamatan Klari.

“Ada pun rangkap jabatan yang kami maksudkan adalah, adanya anggota BPD, pendamping PKH, Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK), Anggota Satpol PP Kecamatan, penguris parpol dan anak dari staf Bawaslu,” ujar Endang lagi memaparkan.

“Kenapa kami melaporkan, karena kami menduga Bawaslu telah lalai dan seolah- olah tidak ada upaya lanjut atas keputusan tersebut, dan tidak melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait,” ulasnya lagi.

Lebih lanjut dikatakan Endang, pihaknya menduga kuat Bawaslu Karawang telah melakukan tahapan perekrutan Panwascam yang bertentangan dengan Undang- undang yang dengan jelas menegaskan dan mengatur tidak dibolehkannya ada anggota Panwascam yang rangkap jabatan.

“sebanyak 8 orang mantan Panwascam yang mendapatkan peringatan keras dari Bawaslu, 1 orang Pendamping PKH, 7 orang anggota BPD, 3 orang pengurus UPK, 1 orang pengurus partai politik, 1 orang anggota Satpol PP dan 1 orang anak kandung Staf Bawaslu malah diloloskan dan dilantik sebagai anggota Panwascam,” imbuhnya menandaskan.(nna/dhi)