KARAWANG- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karawang mengungkapkan beberapa penyebab bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Bambang menyebutkan, keluhan masyarakat terkait bansos yang tidak tepat sasaran bukanlah permasalahan asing.
Tetapi, banyak masyarakat yang belum mengetahui akar dari permasalahan tersebut.
“Selain human eror, penyebab utamanya ada 2. Pertama, masyarakat miskin yang layak menerima bansos belum masuk DTKS. Kedua, masyarakat yang tidak layak namanya tidak dicoret dari daftar penerima,” ujarnya saat diwawancarai pada Jum’at, (15/9).
Baca juga: Meriahkan HUT Karawang, Seribu Penari Bakal Warnai Kirab Helaran Budaya 2023
Ia menerangkan, masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan harus masuk daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terlebih dahulu.
Sedangkan masyarakat yang tidak layak malah dapat bansos, persoalannya karena ada perubahan kondisi dari (penerima) yang bersangkutan.
“Bisa tidak tepat sasaran itu karena misal, sekarang posisi dia karyawan swasta yang gak layak dapet, kan gak boleh tuh. Ternyata dia masukinnya dua tahun lalu pas masih nganggur, begitu,” terangnya.
Bambang melanjutkan, kewenangan data penerima berada di operator desa. Dan data penerima hanya bisa diubah melalui musyawarah desa.
“Dimusyawarahkan desa itu bisa menetapkan usulan baru dan usulan penghentian. Yang berwenang masukan baru atau dicoret itu di desa,” lanjutnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Harga Beras di Pasar Johar Karawang
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Asep Achmad menambahkan, mengenai sasaran bansos ini pihaknya terus melakukan monitoring dan verifikasi.
Namun, data penyalurannya baru bisa diketahui setelah mendapatkan konfirmasi dari PT Pos selaku penyalur.
“Sekarang belum bisa ketahuan yang salur berapa, yang tidak salur berapa. Insyaallah Senin atau Selasa depan baru ketahuan,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, pada bulan lalu ada temuan 7 PNS yang mendapatkan bansos. Tetapi pihaknya langsung menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Kemensos RI.
“Bulan kemarin, total bantuan keseluruhan Karawang itu 1.057, PKH 74 ribu. Yang kedetek, PNS 7 orang,” tambahnya.
“Sebetulnya ini kan program Kemensos, kita hanya bantu pengawasan. Temuan itu sudah kita laporkan termasuk zoom bersama Bupati, Mensos dan KPK. Tindak lanjutnya itu pengembalian dan dicoret dari daftar penerima. Jelas harus keluar karena gak layak dapat bantuan,” tutupnya.
 Kabupaten Karawang mengungkapkan beberapa penyebab bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.){kind=link}