Beranda News Asep Syaripudin: Anggaran Pendidikian Tetap Menjadi Prioritas Utama

Asep Syaripudin: Anggaran Pendidikian Tetap Menjadi Prioritas Utama

15

BEPAS, KARAWANG – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Asep Syaripudin mengatakan DPRD berkomitmen agar dana alokasi anggaran Pendidikan tetap menjadi prioritas utama meski saat ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang sedang melakukan efesiensi pemangkasan anggaran besar- besaran.

 

Menurutnya, meski anggaran di tahun 2020 mendatang Pemkab Karawang harus mengalokasikan anggaran hingga Rp. 100 Miliar untuk kepentingan Pilkada, namun ditandaskannya Komisi IV tetap sepakat mengusulkan kepada TAPD agar tetap mengacu kepada PP yang sudah jelas mengamanatkan tentang standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan yang memang menjadi urusan wajib dan tetap harus di prioritaskan.

“Apalagi menyangkut dinas -dinas yang masih punya PR pencapaian target RPJMD kita juga meminta untuk tidak dilakukan pemangkasan, seperti Kesehatan, Ketenagakerjaan, Dinas Sosial,” ujar Asep menjelaskan, kepada Berita Pasundan saat ditemui di kantor Komisi IV DPRD, Rabu (30/10).

Kalaupun tetap tidak bisa dihindarkan kaitan pemangkasan anggaran tersebut, Asep melanjutkan, pihaknya tetap akan fokus terhadap efesiensi masing – masing Susunan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra Komisi IV.

Dimana efesiensi ini memiliki parameter yang jelas, yang harus profesional, akuntabel dan transparan.

“Karena jika berbicara mengenai postur APBD, ada balanja tidak langsung, belanja pegawai, belanja gaji dan pegawai, belanja tidak langsung, belanja urusan pemerintahan dan belanja wajib. Dimana di belanja wajib ini bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” papar Asep.

Sementara untuk belanja urusan pemerintahan, seperti belanja makan minum, inventaris kantor, kendaraan dan beberapa kegiatan yang lain, Asep mengungkapkan, Komisi IV fokus melakukan efesiensi dengan harapan tidak mengganggu apa yang menjadi belanja wajib.

“Jadi apa bila ada pemangkasan pun tidak mempengaruhi belanja wajib yang bersentuhan dengan program pelayanan masyarakat terutama pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja,” pungkasnya. (nna/dhi)

Artikulli paraprakGagalnya Pembangunan Gedung Maternitas RSUD Karawang Disoroti Banyak Pihak
Artikulli tjetërBerawal dari Guru Musik Sekarang Sudah Punya Sanggar Seni