KARAWANG – Sejumlah warga penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) di Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, mengeluhkan adanya dugaan pemotongan bantuan yang dilakukan oleh oknum pegawai desa. Pemotongan tersebut diduga mencapai 10 persen dari total bantuan yang diterima oleh warga.
Salah satu penerima bantuan PKH yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa oknum pegawai desa datang langsung ke rumah penerima untuk meminta sejumlah uang dari bantuan yang diterima.
“Kalau yang dapat bantuannya Rp 4 juta, dipotong Rp 400 ribu. Yang dapat Rp 2,5 juta juga kena potongan sekitar 10 persen,” ujarnya.
Baca juga:Â Disnakertrans Karawang Kawal Pencairan BHR Kurir Lazada
Menurut sumber yang sama, praktik ini dilakukan secara sistematis melalui ketua RT masing-masing. Uang hasil pemotongan tersebut kemudian dikumpulkan oleh para ketua RT dan disetorkan ke pemerintahan desa.
“Jadi setiap warga yang menerima bantuan PKH dipotong oleh RT, lalu uangnya dikumpulkan dan disetorkan ke desa,” lanjutnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Desa Wancimekar, Dimyat, membantah mengetahui adanya praktik pemotongan bantuan PKH oleh oknum pegawai desa. Ia berjanji akan melakukan evaluasi dan menindaklanjuti jika terbukti ada pelanggaran.
“Saya belum tahu. Kalau memang ada pegawai desa yang melakukan hal itu, nanti akan kita evaluasi dan panggil untuk klarifikasi,” tegas Dimyat.
Senada dengan itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wancimekar, Taryadi, juga mengaku belum mengetahui adanya dugaan pemotongan bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu mengingatkan para petugas dan Pendamping Sosial Masyarakat (PSM) untuk tidak melakukan pemotongan terhadap bantuan yang diberikan kepada warga.
Baca juga:Â Pemkab Karawang Wacanakan Sanitary Landfill di TPA Jalupang Tahun 2025
“Saya selalu mengingatkan, terutama saat menghadiri pertemuan RT dan PSM sebelum pencairan bantuan PKH, agar tidak ada praktik pemotongan. Kalau benar ada yang melakukannya, kami akan selidiki,” kata Taryadi.
Kasus dugaan pemotongan bantuan PKH ini masih menjadi perhatian warga. Mereka berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang agar praktik serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. (*)
