Sementara itu, Sektetaris Komisi II Dedi Rustandi mengatakan harus menjadi salah satu rekomendasinya adalah mulai dari hari ke depan dalam persoalan penataan pasar Rengasdengklok pedagangnya yang tergabung dalam P3R harus dilibatkan.
“Pengakuannya pedagang yang tergabung dalam P3R tersebut beberapa kali tahapan pembangunan tidak dilihat dalam pembangunan pasar proklamasi” ujarnya..
Menurut sekretaris komisi II tersebut depan kita sudah sepakati nanti kita akan carikan solusi win-win solution.
Baca Juga:Â Mulai 1 Juli, Pertamina Berlakukan Pembelian Pertalite Harus Daftar, Begini Caranya
“Ya karena memang persoalan lahan PT KAI itu kan memang secara mutlak kewenangan kan bukan di pemerintahan daerah sebetulnya ini kan kewenangan dari PT KAI sendiri.
Akan tetapi lanjut Derus, Pemerintah Daerah sudah ada kesepahaman dalam rangka MOU yuk menuju Perjanjian Kerja Sementara (PKS) perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan PT KAI
“Bagi pedagang pasar yang ada di lahan PT KAI itu nanti akan kita carikan solusi diantaranya mereka menyampaikan keberatan dengan persoalan harga DP yang terlalu tinggi,” ujarnya.
“Ini bukan tidak ada solusi ini ada solusi kita harus carikan solusinya kita rekom ke teman-teman eksekutif dalam pembahasan persoalan tersebut,” pungkasnya. (rls/ddi)
