Ada yang mungkin aparat desa, tukang kebon, tukang dagang biasa tapi menerima kompensasi tersebut, sedangkan nelayannya dan atau warga terdampak tidak menerima, kata Ketua Pokja Kabupaten ini.
Kita, Acep Jamhuri menjelaskan, akan bantu menyelesaikan permasalahan ini dan mengawal permasalahan ini dan mudah-mudahan kalau argumentasinya jelas, alasannya jelas bisa diterima oleh Pihak PHE ONWJ.
“Kita akan terus membantu mengawal permasalahan ini supaya nanti pada saatnya ada titik temu antara PHE ONWJ dengan masyarakat terdampak yang hak-haknya harusnya diterima tapi tidak diterima,” jelasnya.
“Tapi juga kita harus tertib, kemaren aja kejadiannya yang tidak berhak tapi menerima (kompensasi tahap kedua-red), nah itu tidak tertib. Kalau misalkan ada yang tidak tertib, ya kita serahkan ke aparat penegak hukum,” ancam Acep Jamhuri. (alf/ddi)
