KARAWANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menyebut rekapitulasi data aset mencapai 90 persen. Jumlah itu berdasarkan pelaporan data dari masing-masing SKPD dalam proses pendataan aset.
“Rekapitulasi data aset hampir selesai, sudah mencapai sekitar 90 persen. Masih ada beberapa SKPD yang belum menyelesaikan pendataan, tapi kami targetkan paling lambat dalam satu bulan ke depan semuanya selesai,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, Asep Hazar beberapa waktu lalu.
Merespons hal itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, Irfan Maulana, mempertanyakan data konkret aset yang mencapai 90 persen.
Baca juga: Pemkab Karawang Bentuk Tim Penertiban Aset, Fokus Rampung 2025
Pasalnya, berdasarkan wawancara kajian agraria di Karawang, terdapat konflik adanya penyerobotan lahan milik warga oleh Pemkab Karawang di daerah kecamatan Batujaya.
“Jadi dari kajian kami, ternyata ada masalah agraria yang belum tuntas khususnya terkait aset yang diklaim Pemkab, padahal lahan tersebut masih dimiliki warga,” kata Irfan saat diwawancarai usai memberikan diskusi soal masalah agraria di UBP Karawang pada Jumat (14/3/2025).
Dari datanya, lahan tersebut seluas 3.000 meter persegi, untuk akses jalan jembatan Batujaya yang menghubungkan Karawang dan Bekasi.
“Jadi lahan itu masih dimiliki warga dan bukan milik Pemkab, dan masalah kepemilikan masih bersengketa,” katanya.
Ia juga mempertanyakan terkait pernyataan Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang yang mengklaim aset mencapai 90 persen.
Baca juga: Menikah Beda Agama dalam Islam: Pandangan Berdasarkan Al-Qur’an
“Data capaian aset 90 persen apakah hanya sekadar laporan supaya bapak senang, karena faktanya masih banyak aset bermasalah khususnya masalah aset lahan,” terangnya.
Sebelumnya, proses rekapitulasi aset milik Pemkab Karawang telah mencapai sekitar 90 persen. Dalam proses pendataan ini, ditemukan sejumlah aset yang masih dikuasai oleh pihak lain.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, Asep Hazar, mengungkapkan bahwa masih ada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum menyelesaikan pendataan aset mereka. Namun, ia optimis proses ini akan rampung dalam satu bulan ke depan. (*)
