KARAWANG – Komisi III DPRD Karawang melakukan hearing dengan Karawang Budgeting Control (KBC) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat, Jumat (11/3/2022) di Ruang Rapat Komisi III DPRD.
Hearing tersebut membahas sejumlah permasalahan pembangunan infrastruktur di Kota Pangkal Perjuangan.
Ketua KBC, Riki Mulyana mengaku pihaknya turut serta mengawasi dan memberikan saran terkait pelaksanaan jasa kontruksi yang dilakukan di Kabupaten Karawang.
Sehingga kedepan dapat dilakukan perubahan dalam proses pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi agar sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan.
Baca Juga:Â KUA Telukjambe Timur Rugi Puluhan Juta, Kantor Dibobol Maling
KBC menyebut salah satu contoh pembangunan yang perlu dievaluasi adalah jembatan KW6 yang mengalami permasalahan pasca diresmikan.
“Karena ini tidak berfungsi, maka asumsi kami ini merupakan bentuk kegagalan bangunan. Kami mengindikasikan ini tidak sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan bangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, Dedi Ahdiat mengatakan, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dengan nilai yang besar pihaknya menggunakan jasa konsultan. Saran yang disampaikan KBC tentunya menjadi evaluasi bagi Dinas PUPR ke depan.
“Perencanaan dan pengawasan, jika ini jadi kata kunci, maka penyedia jasa hanya melakukan pelaksanaan saja. Ini secara keseluruhan menjadi evaluasi bagi kami,” ungkap dia.
 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat,){kind=link}