KARAWANG-Ratusan warga Karawang yang tergabung dalam Sentral Gerakan Rakyat Karawang (Segrak) gelar aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Karawang pada Kamis, (23/2/2023).
Dari pukul 9 pagi, kurang lebih 500 demonstran berkumpul di halaman islamic center. Mereka berjalan bersama menuju halaman kantor Bupati.
Dadan Suhendarsyah, Inisiator aksi Segrak mengungkapkan, aksi tersebut ditujukan untuk meminta penjelasan Bupati terkait dana hibah 10 milyar yang diserahkan Pemda ke instansi luar Karawang.
“Karena hibah yang diterbangkan keluar Karawang jadi polemik, hampir seminggu hingga hari ini belum ada penjelasan langsung dari Bupati. Saya kira, Bupati harus secepatnya menjelaskan secara kronologis kepada kami,” ungkapnya.
Baca juga: Imbas Pemberian Dana Hibah, SEGRAK Siap Geruduk Pemda Karawang
Menurutnya, dana hibah 10 milyar yang dikeluarkan itu setidaknya cukup untuk membenahi beberapa persoalan yang ada di internal (Karawang).
“Itu cukup untuk 50 ruang kelas baru, ngasih pendidikan layak ke 200 gen penerus, cukup untuk membangun 200 rumah layak huni, cukup untuk 200 rulahu menghentikan tangisan pilu 600 anggota keluarga, mengatasi banjir, jalan rusak dan masih banyak lagi,” tegasnya.
Di samping itu, Hendra salah satu Pengacara yang mengikuti aksi mengatakan, Segrak tidak akan berhenti mengawal persoalan dana hibah ini hingga mendapat kejelasan. Ia menyinggung, pemerintah kini sibuk dengan urusan stunting.
“Kali ini menjadi kritikan keras, dan kami tidak akan diam. Jika tidak ditindaklanjuti kita akan datangi terus karena ini persoalan perut masyarakat. Pemerintah sibuk mengurus stunting,” katanya.
Baca juga: Ketua DPRD Karawang Tanggapi Rencana Unras SEGRAK ke Pemda Karawang
Ia menjelaskan bahwa peserta Segrak yang turun lapangan hari ini merupakan gabungan dari Petani, Nelayan, masyarakat Utara, Selatan, Timur hingga Barat.
Aksinya berjalan kondusif, tidak ada tindak anarkis. Mereka lakukan tabur bunga, orasi, dan tanda tangan solidaritas sampai akhirnya dipersilahkan masuk gedung.
“Kita semua akan meminta surat kepada DPRD untuk dimakzulkan, jika Bupati tidak bisa menjawab persoalan masyarakat,” pungkasnya.
 gelar aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Karawang){kind=link}