beritapasundan.com – Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah wilayah di pesisir Jakarta mulai dibangun perumahan dengan harga yang terjangkau. Untuk mendorong daya tarik pembelian properti, pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan yang dapat meringankan masyarakat, salah satunya adalah sistem Kredit Pemilikan Rumah atau biasa disebut KPR.
Berkat sistem tersebut, persentase rumah tangga yang lebih memilih tinggal di kontrakan atau rumah sewaan mulai menurun setiap tahunnya, dari 9,77 persen di tahun 2022 menjadi 8,03 persen di tahun 2023.
Baca juga:Â Deretan Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbesar di Dunia
Daerah dengan Jumlah Penghuni Kontrakan Terbanyak
Berikut adalah daerah dengan persentase rumah tangga penghuni kontrakan terbanyak di Indonesia di tahun 2023:
- DKI Jakarta: 22,82 persen
- Kep. Riau: 16,35 persen
- Kalimantan Timur: 10,41 persen
- Sumatera Utara: 9,72 persen
- Kalimantan Utara: 9,63 persen
- Riau: 8,31 persen
- Bali: 8,22 persen
- Sumatera Barat: 7,24 persen
- Papua Barat: 7,00 persen
- Papua: 6,41 persen
Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) 2023, DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah penghuni kontrakan tertinggi, yaitu 22,82 persen, meskipun mengalami penurunan dari 25,47 persen pada tahun sebelumnyasebelumnya. Melansir inilah.com
Jumlah rumah tangga yang tinggal di hunian kontrakan atau sewaan di Kepulauan Riau sebanyak 16,35 persen, turun drastis dari 23,03 persen di tahun lalu.
Persentase rumah tangga yang tinggal di kontrakan di Kalimantan Timur mencapai 10,41 persen, tahun sebelumnya sebesar 13,23 persen.
Persentase rumah tangga di Sumatera Utara juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 11,84 persen menjadi 9,72 persen, begitupun dengan Kalimantan Utara, dari 11,88 persen menjadi 9,63 persen.
Posisi berikutnya ada Riau yang juga mengalami penurunan jumlah penghuni kontrakan yang cukup tinggi, dari 10,12 persen menjadi 8,31 persen dan Bali dari 11,37 persen menjadi 8,22 persen. Jumlah penghuni kontrakan di Sumatera Barat juga mengalami penurunan, dari 8,16 persen menjadi 7,24 persen, Papua Barat dari 7,96 persen menjadi 7,00 persen.
Sebaliknya, Papua menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami peningkatan jumlah rumah tangga yang menghuni kontrakan, dari 5,9 persen menjadi 6,41 persen.
Baca juga:Â Deretan Negara Bebas Pajak Penghasilan, Timur Tengah Mendominasi
Kebijakan pemerintah yang terus mendorong masyarakat untuk memiliki rumah sendiri melalui berbagai program seperti KPR terbukti efektif dalam mengurangi jumlah penghuni kontrakan di berbagai wilayah Indonesia. Diharapkan, tren positif ini dapat terus berlanjut dan semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian yang layak. (*)
