Dadan menjelaskan, bantuan proteksi yang dananya berasal dari pemerintahan hanya dibagikan 10 persen saja per kecamatan. Di luar itu, petani bisa mendaftar jalur swadaya dan akan mendapat proteksi kerusakan dengan membayar uang sebesar Rp.39.000.
“Agar merata pembagian bantuannya hanya 10 persen per kecamatan, itu kami pilah dan prioritaskan yang paling membutuhkan,” jelasnya.
Kepala Bidang Sarana Prasarana DPKP Karawang, Encep Supriadi menambahkan, selain proteksi kerusakan masih ada beberapa antisipasi yang dilakukan oleh DPKP Karawang.
Baca juga: PCNU Karawang Bentuk 3500 Anak Ranting, Terget Desember Selesai
Diantaranya pompanisasi, pembuatan embung di daerah Pakisjaya dan normalisasi saluran yang sekarang sudah proses pengerukan.
“Alat kita terbatas baik dari APBN maupun APBN, kita ada bantuan pompa tapi terbatas. Sementara, diluar pompa hibah, ada 5 mesin pompa dan itu kami pinjam pakaikan kepada petani,” tambahnya.
Kemudian, pihaknya melakukan optimalisasi Kalimati untuk dijadikan embung dan sekitar 17 hektar akan digarap khusus daerah Pakisjaya.
“Kita sudah mapping dan koordinasi dengan para UPTD zona rentan, info dari PJT saat ini stok air di Jati Luhur masih di atas minimal, cuman yang jauh dari saluran mungkin akan terdampak. Jadi kami antisipasi dengan normalisasi saluran juga dari sekarang,” tutupnya.
 Kabupaten Karawang siapkan beberapa antisipasi untuk menghadapi kekeringan sawah){kind=link}