KARAWANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Bapenda Karawang resmi menghadirkan layanan pembayaran PBB-P2 online atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara daring. Inovasi ini menjadi langkah baru dalam mempermudah masyarakat untuk bayar pajak tanpa harus mengantre di kantor pelayanan.
Transformasi digital tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Karawang dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yakni program yang mendorong perubahan sistem transaksi pendapatan daerah dari tunai menjadi non-tunai guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui layanan PBB-P2 online, masyarakat kini dapat bayar pajak kapan saja dan di mana saja hanya dalam hitungan menit.
“Jika koneksi internet dan aplikasi normal, proses ini membutuhkan estimasi waktu kurang dari satu menit. Ini jelas lebih cepat dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk memasak mi instan,” tulis keterangan resmi Pemkab Karawang.
Baca juga: BTN Dukung Kejaksaan Karawang Usut Kasus Rekayasa KPR oleh Pengembang
Cara Praktis Bayar PBB-P2 Online Karawang
Untuk melakukan pengecekan dan bayar pajak melalui layanan PBB-P2 online, masyarakat cukup mengikuti langkah-langkah berikut:
- Akses situs resmi PBB Karawang melalui: cekpbb.karawangkab.go.id
- Pilih menu “Cek Tagihan dan Bayar PBB”
- Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) sebanyak 18 digit, lalu klik “Cek Data”
- Pilih opsi “Lanjut Bayar”, kemudian masukkan tahun SPPT yang akan dibayar serta alamat email untuk konfirmasi
- Pilih metode pembayaran melalui QRIS atau Virtual Account (VA), lalu selesaikan transaksi
Melalui sistem PBB-P2 online ini, Bapenda Karawang berharap kesadaran masyarakat untuk bayar pajak tepat waktu semakin meningkat.
Pendapatan dari PBB Karawang nantinya akan kembali dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karawang.
Pentingnya Cek PBB-P2 Sebelum Transaksi Properti
Selain memberikan kemudahan bayar pajak, Bapenda Karawang juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti memeriksa status PBB Karawang, khususnya sebelum melakukan transaksi jual beli tanah maupun rumah.
Kelalaian dalam memeriksa administrasi PBB-P2 online dapat menimbulkan denda administratif hingga menghambat proses balik nama sertifikat.
Sebelum melakukan Pengikatan Jual Beli (PPJB) maupun Akta Jual Beli (AJB), calon pembeli diimbau memperhatikan beberapa hal penting berikut:
1. Validitas Nomor Objek Pajak (NOP)
Pastikan Nomor Objek Pajak (NOP) terdaftar resmi dan sesuai dengan data properti melalui pengecekan di situs PBB Karawang.
2. Bebas Tunggakan Pajak
Penjual wajib melunasi PBB-P2 online hingga tahun berjalan agar tidak ada denda yang membebani pemilik baru.
3. Kesesuaian Data SPPT dan Sertifikat
Periksa apakah luas tanah dan bangunan dalam SPPT sudah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk menghindari kendala hukum di kemudian hari.
4. Cek NJOP dan Status Resmi Properti
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada PBB Karawang harus dipastikan sesuai sebagai dasar acuan pajak tahunan. Pastikan juga properti telah memiliki SPPT resmi sebagai bukti terdaftar di daerah.
Baca juga: Komisi II DPRD Karawang Desak Koperasi PT Pindodeli Segera Kembalikan Dana Eks Anggota
Setelah seluruh proses jual beli dan balik nama sertifikat selesai, pemilik baru disarankan segera mengurus balik nama SPPT di kantor Bapenda Karawang agar data kepemilikan pajak tercatat akurat.
Dengan hadirnya layanan PBB-P2 online, Bapenda Karawang berharap digitalisasi pelayanan publik dapat semakin mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (*)
