KARAWANG – Ratusan massa dari Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI Karawang) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Karawang pada Rabu (22/4/2026).
Massa GMPI Karawang datang untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan publik, khususnya pelayanan di RSUD Karawang serta tata kelola anggaran daerah.
Dalam aksi tersebut, peserta membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan. Terlihat tulisan seperti “Aspirasi Rakyat atau Dagelan” hingga kritik terhadap pokok pikiran (pokir) DPRD Karawang.
Baca juga: Ketua DPRD Karawang Soroti Hari Kartini sebagai Momentum Kesetaraan Perempuan
Ratusan massa GMPI Karawang memadati area luar pagar gedung DPRD Karawang sambil menyampaikan orasi secara bergantian.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa kehadiran mereka bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas DPRD Karawang dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembuatan kebijakan.
Dalam selebaran resmi yang dibagikan kepada peserta aksi, GMPI Karawang menyampaikan sejumlah tuntutan.
Pertama, mendesak DPRD Karawang segera menetapkan jadwal rapat dengar pendapat (RDP) yang jelas, terbuka, dan substansial, bukan sekadar formalitas.
Kedua, meminta pertanggungjawaban pengusul kebijakan terkait wacana parkir gratis di RSUD Karawang, termasuk dasar hukum dan perhitungan fiskalnya.
Ketiga, menolak kebijakan populis yang dinilai berpotensi mengganggu keuangan daerah jika tidak dikaji matang.
Keempat, menuntut agar RDP dihadiri instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, manajemen RSUD Karawang, Bagian Hukum Setda, dan Bapenda.
Kelima, mendorong fokus perbaikan kualitas RSUD Karawang, mulai dari tenaga medis, sarana prasarana, hingga kebersihan, bukan hanya soal tarif parkir.
Keenam, menantang DPRD Karawang menunjukkan integritas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui kebijakan nyata.
Ketujuh, mengusulkan penyesuaian tarif parkir yang wajar dan terjangkau, bukan penggratisan total, serta pengelolaan parkir yang profesional dan transparan.
Kedelapan, meminta aparat penegak hukum mengawasi pelaksanaan pokir DPRD Karawang guna mencegah dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Selain itu, GMPI Karawang juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir agar benar-benar digunakan untuk peningkatan fasilitas layanan kesehatan.
Baca juga: BULOG Karawang Dorong Literasi Pangan Puluhan Siswa, Lihat Langsung Distribusi Beras di Gudang
Aksi GMPI Karawang berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa tetap berada di luar pagar gedung DPRD Karawang sambil menyampaikan aspirasi secara tertib.
Hingga aksi berlangsung, massa meminta DPRD Karawang segera memberikan respons konkret dan tidak membiarkan aspirasi masyarakat berlarut tanpa kejelasan.
“Publik menunggu kepastian dan tindakan nyata, bukan sekadar sensasi,” demikian isi pernyataan penutup dalam selebaran aksi. (*)
 menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Karawang){kind=link}