KARAWANG – Karawang Monitoring Grup (KMG) mendesak Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Karawang untuk menyelidiki dugaan pungutan liar di area parkir SMK Muhammadiyah 1 Cikampek. Beberapa siswa dan orang tua siswa mengeluhkan adanya pungutan yang dilakukan di sekolah tersebut.
Ketua KMG, Imron Rosadi, menegaskan pentingnya peran Saber Pungli untuk menyelidiki dugaan tindakan ilegal yang merugikan siswa dan orang tua. “Saber Pungli harus turun tangan. Keluhan ini sudah ada dari siswa dan orang tua.
Baca juga: Kontroversi Biaya Parkir di SMK Muhammadiyah 1 Cikampek: PCM Akui Belum Miliki Izin
Jangan sampai area parkir ini dijadikan ladang bisnis dengan kedok yayasan. Perlu transparansi apakah sudah ada izin resmi yang ditempuh? Dan apakah ada kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir ini,” tegasnya.
Imron juga menyoroti perkiraan pendapatan yang didapat dari pungutan parkir tersebut. “Dari ribuan siswa yang dikenakan biaya Rp 2.000 per siswa, dalam sebulan bisa mencapai puluhan juta rupiah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Cikampek bersama Komite SMK Muhammadiyah 1 Cikampek telah memberikan klarifikasi terkait pungutan parkir. Ketua PCM Cikampek, Aceng Sukmana, menyatakan bahwa pengelolaan parkir dilakukan langsung oleh PCM, bukan oleh pihak sekolah.
“Pengelolaan parkir ini dilakukan oleh PCM untuk menutupi biaya operasional seperti sewa lahan sebesar Rp 100 juta per tahun dan kegiatan sosial lainnya,” jelasnya.
Namun, Bah Iwa dari Komite SMK Muhammadiyah Cikampek mengakui bahwa pengelolaan parkir belum memiliki izin yang lengkap. “Izin masih dalam proses, belum sepenuhnya terpenuhi,” ujarnya.
Baca juga: Saber Pungli Karawang Mulai Dalami Kasus Dugaan Pungutan di SMKN 1 Cikampek
Masalah ini juga diakui oleh Kepala SMK Muhammadiyah 1 Cikampek, Heni, yang menyebutkan bahwa siswa yang membawa kendaraan sendiri kebanyakan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). “Kami terus mengimbau siswa untuk menggunakan transportasi umum,” ungkapnya.
Beberapa orang tua siswa mengaku keberatan dengan kebijakan pungutan parkir ini. Salah satu orang tua siswa, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa kebijakan ini memberatkan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. “Sudah dua tahun ini anak saya harus membayar parkir. Jika uang tersebut ditabung, bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah lainnya,” keluhnya.
Baca juga: Soal Dugaan Pungli SMKN 1 Cikampek, Ketua MKSS SMK Karawang Sarankan Orangtua Siswa Pindah Sekolah
Ia berharap pemerintah Kabupaten Karawang mengambil tindakan untuk meniadakan pungutan parkir yang dianggap memberatkan siswa. “Kita berharap ada perhatian dari pemerintah, terutama untuk keluarga yang kurang mampu,” pungkasnya. (*)
