Yan melanjutkan, seharusnya ketika sistem sudah bagus masyarakat bisa terberdayakan dengan baik. Ia menyayangkan, karena malah ditemui banyak praktik manipulasi baik berupa nilai maupun domisili.
Selain kurangnya sosialisasi, faktor permasalahan lain yang ia amati antara lain; adanya manipulasi data, ada sebagian orang yang merasa dirinya penting sehingga menuntut previlage dan kurangnya jumlah sekolah.
“Amatan kecurangan untuk sekarang memang belum dapat data lapangan secara konkret, tapi saya pengalaman menjadi kepsek selama 10 tahun dan umumnya seperti itu,” lanjutnya.
Baca juga: DPC HAPI Karawang Gelar Seminar Hukum, Kupas Tuntas Soal Jaminan Fidusia
Ia menggarisbawahi, ketika ada kecurangan seperti manipulasi data. Harusnya yang disorot bukan sekolah yang menerima, melainkan sekolah sebelumnya serta pihak-pihak yang punya andil.
“Yang harusnya disorot sekolah sebelumnya, terus perihal domisili yang punya andil kan Lurah, Kepdes, Capil,”
“Intinya yang perlu ditingkatkan pertama sosialisasi, dua ubah mindset jangan terlalu negeri minded dan PR juga buat pemerintah mungkin perlu bikin sekolah-sekolah baru diwilayah yang warganya jauh dari sekolah,” tutupnya.
 tahun ajaran 2023.){kind=link}