BEPAS, Karawang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Perikanan terkait pengadaan 10 unit perahu untuk nelayan pesisir, Senin (23/3/20).
Dari Pantauan, Pejabat Dinas Perikanan yang hadir di kantor Kejari Karawang, mulai dari sekretaris dinas hingga kepala bidang (kabid) diperiksa penyidik dari pagi hingga menjelang sore. Kasusnya, pengadaan perahu dan alat tangkap bagi nelayan pesisir senilai Rp 990 juta tahun anggaran 2019.
Sejumlah pejabat Dinas Perikanan yang datang ke kantor kejaksaan seperti Sekretaris Dinas Perikan, Abu Buchori, Kabid Perikanan Durochim, serta dua orang lainnya terlihat memasuki ruang pemeriksaan. Hanya saja proses pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup dan masing-masing pejabat dinas perikanan ditempatkan dengan masing-masing penyidik.
Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Inteljen Kejari Karawang, Ziko Extrada mengatakan pihak Kejaksaan memanggil pejabat Dinas Perikanan Karawang untuk meminta keterangan terkait dengan adanya informasi soal pengadaan perahu dan alat tangkap untuk nelayan pesisir di Karawang. Hanya saja, Ziko tidak mau menjelaskan detail pemeriksaan.
“Kita mintai keterangan saja kok. Belum bisa kita kasih keterangan apa-apa ya” katanya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun diketahui proyek pengadaan perahu dan alat tangkap untuk nelayan senilai Rp.990 juta tahun anggaran 2019. Pemerintah memberikan perahu bersama alat tangkapnya untuk memberdayakan kehidupan nelayan pesisir. Namun belakangan pengadaan perahu tersebut disoal karena diduga tidak sesuai dengan perencanaan semula. (kb1)
