BEPAS, KARAWANG – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dinilai masih kurang memperhatikan kaum penyandang disabilitas.
Dimana saat ini, belum ada payung hukum yang mengatur terkait perlindungan dan pemenuhan hak bagi mereka.
Untuk itu, para penyandang disabilitas yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia (APDL) Kabupaten Karawang, Rabu (18/9), menemui Fraksi PDIP Karawang untuk mendorong agar terwujudnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang.
Ketua Fraksi PDIP, Pipik Taufik Ismail mengatakan kehadiran belasan penyandang disabilitas yang tergabung dalam APDL ini dalam rangka bersilaturahmi dan beraudiensi dengan dirinya.
Dalam kesempatan tersebut, APDL menceritakan berbagai pengalaman yang dialami oleh mereka.
“Mereka bercerita kepada saya, jika mereka masih merasa diperlakukan diskriminasi dalam kehidupan mereka sehari- hari,” kata Pipik mengulas.
Lebih lanjut, dikatakannya, APDL juga meminta Fraksi PDIP untuk mendorong pemerintah daerah Kabupaten Karawang membentuk Perda Disabilitas.
“Kami PDIP, akan memperjuangkan pembentukan Perda tersebut jika Alat Kelengkapan Dewan sudah terbentuk, khususnya kaitan masalah ketenagakerjaan,” imbuhnya.
Menurutnya, Dari ribuan perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, yang menerapkan aturan bagi kaum penyandang disabilitas hanya baru ada dua perusahaan.
“Mereka ingin hak-hak mereka disamakan, dan dengan Perda ini, diharapkan kaum penyandang disabilitas ini akan lebih terlindungi,” jelasnya.
Pipik pun berjanji, apa yang menjadi aspirasi APDL Kabupaten Karawang, akan menjadi agenda kerja Fraksinya di DPRD Kabupaten Karawang, untuk kemudian dilakukan pengkajian dan pembahasan. (nna/dhi)
