KARAWANG- Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian, SH., MH menilai pemberian dana hibah ke Polda Jabar senilai 10 miliar ada dugaan penyalahgunaan wewenang.
Pengacara Kondang ini dengan tegas meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana terkait pemberian dana hibah ke Polda Jabar.
“Dugaan itu diperkuat dengan pernyataan anggota Banggar DPRD Karawang yang mengaku merasa kecolongan adanya dana hibah untuk Polda Jabar, artinya anggota banggar tidak mengetahui adanya dana hibah tersebut,” kata Askun sapaan akrabnya, Jum’at (10/2)
Baca juga: Pemda Karawang Gelontorkan 10 Miliar Dana Hibah untuk Polda Jabar
Askun juga merasa heran Anggota DPRD bisa kecolongan terkait alokasi anggaran senilai 10 miliar untuk dihibahkan ke Polda Jabar.
“Kok dewan bisa merasa kecolongan? Memangnya kerja dewan selama ini seperti apa? Apa hanya menjadi tim hore saja yang selalu setuju setiap ada rapat? Jangan-jangan di antara mereka main selip-selipan anggaran,” cetusnya.
Menurut Askun pemberian dana hibah ke Polda Jabar tidak bersifat urgent dan tidak ada nilai manfaatnya untuk warga Karawang.
Baca juga: Dewan Pakar KAHMI Karawang Minta Polda Jabar Kembalikan Dana Hibah 10 Miliar
“Jangan kemudian pemberian dana hibah itu disangkutpautkan dengan indikasi-indikasi persoalan hukum yang pernah terjadi di Kabupaten Karawang.,” Ujarnya
Askun berandai- andai jika uang 10 miliar digunakan untuk perbaikan jalan rusak, pembangunan gedung sekolah yang roboh, pengentasan miskin ekstrim, maka pemberiandana hibah diperbolehkan bahkan sangat tepat lantaran dirasakan besar manfaatnya bagi masyarakat Karawang.
“Tapi kenapa Polda Jabar yang diberikan dana hibah? Apakah lantaran di akhir masa jabatan ini Cellica membuat pencitraan untuk Polda Jabar? Atau Cellica selama ini ketika datang ke Polda Jabar tidak pernah kebagian tempat parkir?” sindir Askun.
