KARAWANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karawang mengumumkan hasil pengawasan selama Pemilu 2024. Isu sentralnya, ada 3 Kecamatan yang diduga mengubah hasil suara.
Komisioner Bawaslu Karawang, Ade Permana menyebutkan, 3 kecamatan tersebut antara lain; Pakisjaya, Cikampek dan Lemahabang.
“Kita menerima 3 laporan terkait dengan adanya perubahan hasil yang dilakukan oleh temen-temen PPK pada pleno. Dari 3 laporan kasus tersebut, KPU telah menonaktifkan 5 PPK,” ujarnya saat diwawancarai pada Kamis, 28 Maret 2024.
Baca juga: Bupati Aep Sidak SPBU di Karawang, Ini Penyebabnya
Ade melanjutkan, dari 3 kecamatan tersebut pihaknya sudah menetapkan 4 nama, 2 orang dari Pakisjaya (H dan HM), 1 orang dari Lemahabang (AM) dan 1 orang terakhir dari Cikampek (H).
“Ke 4 nama ini tidak memenuhi syarat menjadi anggota PPK, keempatnya telah diberikan peringatan keras dan kami rekomendasikan kepada KPU untuk secara tetap diberhentikan dari anggota PPK,” lanjutnya.
Namun, kata dia, berdasarkan penanganan dari Tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Polres, Kejaksaan Negeri dan Bawaslu, hingga saat ini laporan belum memenuhi unsur pidana.
Baca juga: Bupati Aep Sidak Tempat Karaoke di Karawang, Minta Ditutup Selama Ramadhan
“Sebab, barang bukti dari pelapor belum cukup kuat. Bukan hanya barang bukti, tapi keterangan saksi juga tidak terpenuhi karena dari 4 pelapor tidak ada yang menjadi saksi secara langsung saat pleno,” terangnya.
Bawaslu menerima laporan kasus ini pada 26 Februari kasus Pakisjaya, 27 Februari kasus Lemahabang dan 28 Februari kasus Cikampek. “Penggelembungannya sendiri, berdasarkan laporan Pakisjaya sesama internal Demokrat, ada juga Nasdem, Gerindra. Lemahabang internal sesama caleg Golkar dan Cikampek sesama internal PKB,” ungkapnya.
Ketua Bawaslu Karawang, Engkus Kusnadi menambahkan, saat ini Tim Sentra Gakkumdu memang sedang kesulitan menangani laporan ini.
Meskipun begitu, pihaknya berkomitmen untuk mengurus kasus (pidana) dugaan pelanggaran ini menjadi memenuhi unsur.
“Tim kesulitan mendapatkan saksi secara sah, jadi lemahnya karena itu. Sah itu ketika ada saksi yang dapat mandat. Tapi, keseriusan kami, akan mengurus kasus pidana ini menjadi memenuhi unsur,” pungkasnya.
 Karawang mengumumkan hasil pengawasan selama Pemilu 2024. Isu sentralnya ada){kind=link}