KARAWANG – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kabupaten Karawang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Karawang pada Jumat, 21 Maret 2025. Mereka menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dinilai membuka kembali jalan bagi dwifungsi ABRI.
Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa revisi tersebut akan mengembalikan dominasi militer dalam pemerintahan sipil, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Para demonstran menuntut agar TNI tidak menduduki jabatan sipil dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Baca juga: Kurir Lastana Express di Karawang Kecewa, Bantuan Hari Raya Tak Kunjung Turun
Koordinator aksi, Ahmad Gani, menyatakan bahwa selain menolak RUU TNI, mereka juga menyoroti kasus korupsi yang terus mengakar di Indonesia, serta tindakan represif terhadap massa aksi di Jakarta.
“Ada beberapa isu yang kami angkat. Pertama, penolakan terhadap RUU TNI karena mengancam demokrasi. Kedua, kami menyoroti skandal korupsi besar yang melibatkan BUMN, karena korupsi adalah musuh negara. Ketiga, kami mengecam tindakan kriminalisasi terhadap peserta aksi di Jakarta,” ujar Ahmad di hadapan Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin.
Salah satu demonstran, Iqbal, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah saat ini sangat mengecewakan rakyat. Ia menilai keputusan DPR tidak berpihak kepada kepentingan publik, melainkan lebih mengutamakan oligarki.
“Rakyat Indonesia dikecewakan. Saat kampanye, calon anggota DPR datang meminta suara rakyat, tetapi setelah terpilih, mereka lebih mendengar suara oligarki,” tegasnya.
Menurut Iqbal, yang menjadi perhatian utama adalah pengembalian dwifungsi ABRI, di mana TNI dapat menjabat dalam pemerintahan sipil.
Baca juga: Pemkab Karawang Luncurkan Aplikasi Si IMAH untuk Permudah Akses Data Perumahan
“Sistem kepemimpinan TNI itu instruksional, bertentangan dengan demokrasi. Jika TNI masuk ke pemerintahan sipil, maka demokrasi akan terancam,” tambahnya.
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa ratusan demonstran mendatangi Gedung DPRD Karawang setelah rapat paripurna. Massa aksi bahkan merobohkan dua pagar DPRD sebagai bentuk protes. Hingga berita ini diturunkan, dialog antara demonstran dan Ketua DPRD Karawang masih berlangsung di dalam gedung dewan. (*)
