KARAWANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Karawang, Rabu (29/10/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan pajak daerah yang disebut mencapai 400 hingga 420 persen.
Dalam aksi itu, para mahasiswa membawa berbagai spanduk dan berorasi menuntut evaluasi kebijakan pajak yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Baca juga: Reses DPRD Karawang: Dedi Indra Bahas Solusi Pengelolaan Sampah dan Pokir Pembangunan
“Kami hanya melakukan pemanasan. Aksi yang lebih besar akan kami gelar dalam waktu dekat,” ujar Dany, Koordinator Lapangan GMNI Karawang.
Menurut Dany, pihaknya tidak berencana menempuh jalur hukum ke PTUN, melainkan meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kenaikan pajak tersebut.
“Yang seharusnya memperbaiki sistem adalah pemerintah, bukan masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, kebijakan kenaikan pajak hingga 400–420 persen sangat tidak wajar dan justru menambah beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum pulih.
“Kenaikan pajak ini sama sekali tidak berpihak pada rakyat. Ironisnya, kami justru melihat adanya peningkatan tunjangan bagi pejabat daerah untuk tahun 2026,” ujarnya.
Dany juga menyoroti alokasi pajak yang dinilai lebih banyak diarahkan untuk kepentingan birokrasi dan anggota dewan, bukan kesejahteraan masyarakat.
“Seharusnya pajak digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk memperbesar tunjangan pejabat,” tambahnya.
Baca juga: Jalur Cilamaya Jadi Transit Sabu, Polres Karawang Ungkap Jaringan Narkoba Lintas Provinsi
Ia menegaskan bahwa aksi GMNI ini baru tahap awal dan akan berlanjut dengan demonstrasi susulan yang lebih besar dalam waktu dekat.
“Kami akan terus menuntut agar pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (*)
 menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Karawang, Rabu (29/10/2025).){kind=link}