KARAWANG- Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas Tahun 2023 di Hotel Mercure pada Kamis, (9/3/2023).
Giat ini dihadiri oleh DPPPA Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Sosial, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Satgas P2TP2A Karawang, jajaran perangkat daerah dan komunitas terkait.
Ridwan Salam, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Karawang menyampaikan, Musrenbang ini digelar sebagai forum penampungan aspirasi.
“Intinya Musrenbang ini menampung aspirasi, di sini kita berupaya mendengar, baik terkait perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Karawang Tanggapi Kasus Kecelakaan Ibu Hamil di Cilamaya Gegara Jalan Rusak
Ia juga menjelaskan, selain menampung aspirasi, secara khusus pihaknya akan mendorong pemberdayaan disabilitas di ruang-ruang kerja melalui kebijakan pemerintahan daerah.
Pasalnya, hingga saat ini serapan kerja kaum disabilitas di Kabupaten Karawang sendiri masih rendah.
“Kita juga mendorong, salah satunya dengan cara menitipkan edaran Bupati kepada perusahaan untuk bisa menerima 1% disabilitas untuk dipekerjakan,” jelasnya.
Untuk data base-nya, dikatakan Ridwan bahwa ada sekitar 8ribu sekian penyandang disabilitas di Karawang dan telah diverifikasi menjadi 5ribuan.
Baca juga: Wabup Karawang Hadiri Perayaan Isra Mi’raj di Desa Kalijati
“Lidingnya nanti di Disnaker, yang telah diverifikasi tinggal 5ribuan. Nanti kita coba sisir lagi, mana yang punya potensi untuk kita salurkan,” katanya.
Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana menegaskan, Musrenbang ini adalah konvergensi bersama. Seluruh masukan hari ini akan di tampung untuk direalisasikan dalam program tahun 2024.
“Membela kaum perempuan, anak dan disabilitas bukan hanya tugas DPPPA. Mari kita petakan, buat program-program kedepan yang pro terhadap kesejahteraan,” tegasnya.
 Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas){kind=link}