Sampai hari ini, kata Inan, OPD di Karawang yang serapannya paling tinggi adalah BPKAD (96,93 persen), Kesbangpol (96,61 persen) dan Dishub (95,72 persen).
Sedangkan OPD dengan serapan terendah adalah Disdikpora (74,89 persen), Diskominfo (74,89 persen) dan DPKP (76,51 persen).
“Diusahakan target serapan yang 95 persen. Tapi kayaknya berat itu, paling di atas 90 persen, soalnya kita ada SILPA besar,” katanya.
Baca juga: Warga Sambut Baik Diresmikannya Jembatan Walahar Karawang
Besarnya SILPA tersebut dijelaskan Inan, sedikit banyak karena pengaruh tidak terealisasinya anggaran belanja pegawai.
“Yang semula kita anggarkan PPPK dari awal tahun, ternyata pengangkatan PPPK itu baru bulan Desember kemaren. Otomatis belanja pegawai (PPPK) tidak terealisasi. Selain itu, kendalanya masing-masing dinas teknik yang lebih mengetahui, karena BPKAD tidak tau kondisi lapangan seperti apa,” jelasnya.
“BPKAD telah mengeluarkan surat edaran sejak 6 November untuk percepatan realisasi. Paling lambat tanggal 28 sudah masuk ke BPKAD, namun dalam pelaksanaannya kita masih mentolerir sampai tanggal 30. Per tanggal 31 sore, semuanya udah close,” pungkasnya.
 Kabupaten Karawang diperkirakan tidak akan mencapai target 95 persen){kind=link}