BEPAS, KARAWANG – Minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) wilayah-wilayah pelosok dikeluhkan Komisi I DPRD Kabupaten Karawang. Padahal, masyarakat Karawang tanpa terkecuali berkewajiban dibebani untuk membayar PJU tersebut.
“Kabupaten Karawang ini kan tidak hanya pusat perkotaan saja. Jika pusat kota terus dipercantik, mestinya untuk wilayah pelosok dan pinggiran, penerangan jalannya juga di perhatikan,” kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Jajang Sulaeman, Kamis (30/1).
“Kita kerap meminta dinas PRKP untuk memprioritaskan, bahkan nomenklatur anggaran PJU ini pun juga cukup besar. Namun dalam perjalanannya, PJU sampai hari ini masih minim di wilayah pelosok,” kritiknya.
Menurut Politisi PKB ini, Pengadaan PJU di wilayah-wilayah pinggiran semestinya menjadi prioritas dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Karawang.
Salah satu tujuannya, ditambahkan Jajang adalah kondisi jalan yang terang untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan.
“Kalau kita pulang malam, gelap, beberapa tiang lampunya bahkan ada yang enggak menyala. Sementara masyarakat terus dibebani kewajiban membayar untuk PJU,” sesal Jajang lagi.
“Komisi I DPRD Kabupaten Karawang di tahun Anggaran 2020 ini, dengan tegas meminta dinas PRKP untuk segera menginventarisis wilayah-wilayah pelosok mana saja yang minim PJU, dan pasangkan disana,” pungkas Jajang menegaskan. (nna/kie)
