KARAWANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang mengingatkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 tidak menerima sumbangan dari perusahaan asing maupun hasil tindak pidana kejahatan.
Hal itu disampaikan Komisioner KPU Karawang Bidang Teknis, Putra M Wifdi Kamal kepada 18 parpol peserta pemilu dalam Rapat Koordinasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Sharing Season SIKADEKA di Karawang, Selasa, 19 Desember 2023.
“Parpol atau peserta pemilu tidak boleh menerima sumbangan dari pihak (perusahaan) asing atau pun hasil dari tindak pidana kejahatan,” kata dia.
Larangan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye.
Baca juga: Ajak Pendukung Bersorak Saat Debat, Gibran Ditegur KPU
Parpol, kata dia, hanya boleh menerima sumbangan dana dari perseorangan atau perusahaan berbadan hukum. Sumbangan yang diterima mencakup uang, barang, dan jasa, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, seperti Alat Peraga Kampanye (APK), surat berharga, dan bentuk sumbangan lainnya.
“Sumbangan perorangan maksimal adalah 2,5 miliar, sedangkan kelompok dan perusahaan memiliki batas maksimal 25 miliar. Adapun untuk DPD, perseorangan maksimal Rp 750 juta, dari kelompok maksimal Rp 1,5 miliar,” sebut Putra.
Bisa digugurkan jika tak lapor dana kampanye
Ditegaskannya, peserta pemilu yang tidak melaporkan atau tidak memberikan laporan hingga batas akhir pelaporan hingga 6 Januari 2023 mendatang, dapat dibatalkan kepesertaannya dalam pemilu.
Baca juga: Bawaslu di Daerah Diminta Gunakan Strategi Khusus dalam Pengawasan Kampanye di Medsos
Oleh karena itu, laporan awal dana kampanye menjadi langkah kritis yang tidak boleh diabaikan.
“Tujuan utama dari rapat ini adalah mempersiapkan tahapan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), yang wajib dilaporkan oleh setiap peserta pemilu mulai dari tanggal 17 Desember hingga 6 Januari 2024. Laporan ini menjadi kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu mendatang,” terang Putra.
Kemudian dia menambahkan, dalam pengelolaan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye atau SIKADEKA, setiap partai politik memiliki administrator yang dikelola oleh operator.
SIKADEKA berisi informasi pengguna sesuai dengan jumlah calon legislatif (caleg) partai yang dikelola oleh peserta sendiri. Keamanan sistem ini dipastikan dengan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sehingga pengamanan sistem sudah disiapkan dengan aman dan ketat.
“Meskipun ada peralihan dari sistem laporan manual menjadi digital, tidak ada kendala besar yang dihadapi,” papar Putra. (*)
 Kabupaten Karawang mengingatkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 melaporkan dana kampanye){kind=link}