Beranda Headline Bawaslu di Daerah Diminta Gunakan Strategi Khusus dalam Pengawasan Kampanye di Medsos

Bawaslu di Daerah Diminta Gunakan Strategi Khusus dalam Pengawasan Kampanye di Medsos

26
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat menjadi pembina upacara Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (26/11/2023) pagi (Foto: Ist)

JAKARTA- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran pengawas pemilu mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah, dan pengawas ad hoc (sementara) tak ‘pandang bulu’ dalam menegakkan keadilan pemilu.

Menurut Bagja pengawas pemilu daerah harus menggunakan strategi khusus dalam pengawasan kampanye di media sosial (medsos).

“Kita tidak pernah ‘pandang bulu’ untuk menurunkan alat peraga yang bermasalah. Namun, sekarang di medsos banyak potongan-potongan informasi yang katanya Bawaslu ‘pandang bulu’ tidak menurunkan alat peraga peserta pemilu yang lain,” kata Bagja saat menjadi pembina upacara Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (26/11/2023) pagi.

Baca juga: KPU Tetapkan Nomor Urut Ketiga Paslon di Pilpres 2024

“Kita pastikan kepada masyarakat Indonesia di depan saya ini adalah pengawas pemilu yang telah disumpah disaksikan oleh Tuhannya, disaksikan oleh republik untuk menjadi pengawas pemilu (berintegritas),” ujarnya.

Dia mengungkapkan, Bawaslu akan membentuk tim respon cepat dan yang dapat merespon temuan dan laporan pelanggaran dengan cepat.

“Koordinasikan langkah-langkah respon dan perintahkan sesuai dengan pelanggaran yang terdeteksi secara khusus. jajaran pengawas pemilu perlu berinteraksi dengan masyarakat mendengarkan keluhan atau laporan dari mereka!,” serunya kepada peserta yang berasal dari perwakilan pengawas pemilu seluruh Indonesia.

Baca juga: Jelang Masa Kampanye, Bawaslu Karawang Gelar Apel Kesiapsiagaan

Dalam mengawasi tahapan krusial masa kampanye yang dimulai 28 November 2023, Bagja meminta seluruh pengawas pemilu memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan dan regulasi kampanye. Tak lupa, lanjutnya, meningkatkan koordinasi antar-pengawas pemilu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk pengawas ‘ad hoc’.