KARAWANG – Camat Telukjambe Barat, Arta, menyatakan akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa Karangligar. Langkah ini menyusul aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Desa Karangligar di Kantor Desa pada Senin, 21 April 2025.
Dalam aksi tersebut, warga menyuarakan berbagai keresahan terkait permasalahan sampah, banjir, jalan rusak, kinerja kepala desa, hingga minimnya transparansi anggaran desa. Mereka menuntut agar pemerintah desa lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam menjalankan program pembangunan.
“Kami dari pihak kecamatan mengapresiasi apa yang disuarakan masyarakat. Mereka memiliki hak untuk mempertanyakan dan mengawasi jalannya pemerintahan desa,” ujar Arta.
Baca juga: Unjuk Rasa Warga Karangligar: Desak Evaluasi Kinerja Kades dan Tuntut Perubahan
Ia menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihak kecamatan akan melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan desa di wilayah Kecamatan Telukjambe Barat. Evaluasi tersebut akan difokuskan pada Desa Karangligar, sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat.
“Apa yang disampaikan warga akan kami tindak lanjuti secara khusus dalam evaluasi kinerja Kepala Desa Karangligar. Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk melakukan monev, baik terkait pembangunan fisik maupun non-fisik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Andri, yang mewakili DPMD, mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui informasi terkait pembangunan dan penggunaan dana desa. Oleh karena itu, aksi unjuk rasa yang menuntut transparansi merupakan hal yang wajar.
Baca juga: Langgar Edaran Disdik Jabar, SMK di Karawang Masih Tahan Ijazah Siswa
“Saya diminta langsung oleh Kepala DPMD untuk hadir dan mendengar langsung keluhan masyarakat Karangligar. Dari 297 desa yang kami tangani, semua masyarakat berhak atas transparansi anggaran desa. Itu adalah hak yang dijamin undang-undang,” ujarnya.
Andri menambahkan, pihaknya akan fokus pada penegakan aturan perundang-undangan dalam menyikapi persoalan ini. “Tidak banyak yang bisa saya janjikan, tapi satu hal pasti: kami akan menegakkan aturan dan memastikan transparansi anggaran desa berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya. (*)
