Beranda News Asep Agustian Soroti Rekam Jekak Kadis PUPR

Asep Agustian Soroti Rekam Jekak Kadis PUPR

KARAWANG, BEPAS – Kesal dengan sikap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten, Dedi Ahdiat yang terkesan ekslusif dan sulit di temui.

Pemerhati Politik dan Pemerintahan Kabupaten Karawang, H. Asep Agustian, SH. MH. pun menyoroti track record Dedi Ahdiat di dinas-dinas yang pernah di pimpinnya (Dedi Ahdiat, Red).

“Emang iya, nyata kok banyak meninggalkan jejak tidak baik, sehingga sering membuat pusing pimpinannya. Salah satu contohnya pada saat dia duduk jadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait pelanggaran terhadap tata ruang,” ungkapnya dengan nada kesal.

Asep mengatakan, mungkin dipikirnya dengan selesai permasalahan di Polda Metro Jaya, yang merupakan delik aduan penipuan itu sudah dianggap selesai.

Perlu diingat, tandas Asep, bahwa itu bukan permasalahan pokoknya. Melainkan hanya terkait perkara penipuannya saja yang di laporkan oleh pihak investor, perihal penipuan perizinan.

“Justru permasalahan pokoknya belum selesai, yakni terkait pelanggaran tata ruang yang menyabet puluhan hektar sawah teknis atau lahan produktif pertanian, atau juga yang lebih dikenal dengan zona hijau,” paparnya Askun, kepada beritapasundan.com, Jumat (14/2).

Lebih lanjut Asep membeberkan, bahkan di Kecamatan Jatisari terdapat puluhan hektar sawah produktif yang sudah diarug, oleh sebab pengusaha pabrik kaca telah tertipu dalam berinvestasi.

Terlebih, pengusaha itu sendiri tidak tahu kalau lokasi tersebut merupakan zona hijau, tapi tiba-tiba keluar dokumen perizinan Asli Tapi Palsu (Aspal).

“Baca tuh Undang-undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang. Dimana Undang-undang tersebut merujuk pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi,” ujar Asep kembali mengungapkan.

Dalam Undang-undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

“Nah jelas dalam Undang-undang nomor 26/2007, sanksi tidak hanya dikenakan pada pemanfaat saja, tetapi juga kepada pemberi izin. Apa lagi terkait izinnya ini dipalsukan, dan itu sudah dibuktikan dengan adanya laporan pengusaha di Kepolisian,” imbuhnya lagi.

Disinggung Asep, pantas saja Menteri ATR/Kepala BPN periode 2014-2019, Sofyan Djalil pernah mengatakan, bahwa jumlah total lokasi terindikasi pelanggaran di Indonesia yaitu 6.621 lokasi. Sebaran paling banyak terdapat di wilayah Pulau Jawa sebanyak 5.286 lokasi.

“Ya salah satu dari sekian ribu itu, salah satunya di Karawang. Jadi mau sampai kapan penegak hukum membiarkan masalah ini? Itu mantan Kadis DPMPTSP-nya malah dipindah tugaskan sebagai Kadis PUPR. Sungguh hebat memang Bupati Karawang ini, orang yang banyak masalah dan memiliki masalah hukum yang menggantung, malah ditempatkan pada jabatan yang ploting anggarannya besar,” pungkasnya menyayangkan. (Nna/dhi)