KARAWANG- Puluhan Pengurus dan Kader Partai Demokrat Karawang mendatangi Pengadilan Negeri Karawang untuk menyampaikan keberatan Peninjauan Kembali (PK) kubu Moeldoko.
Sebelumnya, beberapa mantan kader melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.
Kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly secara resmi menyampaikan penolakan terhadap permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang. Hal ini disampaikan Yasonna dalam konferensi pers virtual yang didampingi Menkopolhukam Mahfud MD, Rabu (31/3/2021).
Baca juga: Partai Demokrat Karawang Siap Usung Kader Terbaiknya di Pilkada 2024
Tak sampai disitu, Kubu Moeldoko kini telah melakukan Peninjauan Kembali atau PK atas putusan MA yang memenangkan Partai Demokrat yang dipimpin AHY.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Bidang Hukum DPC Partai Demokrat Karawang, Muhtar, SH mengungkapkan kader Demokrat seluruh Indonesia melakukan pesan moral dan juga tertulis ke Pengadilan Negeri di masing-masing daerahnya.
“Alhamdulillah hari ini DPC Partai Demokrat Karawang telah menyampaikan pesan keberatan atas PK yang disampaikan oleh Moeldoko ke Pengadilan Negeri dan untuk disampaikan ke Mahkamah Agung (MA),” kata Muhtar kepada media, Senin (3/4/2023)
Baca juga: Pendi Anwar Sambut Baik Mantan Ketua KPU Nyaleg di Partai Demokrat Karawang
Menurut Muhtar berdasarkan informasi dari pusat, poin PK yang diajukan oleh kubu Moeldoko terkait AD/ART Partai Demokrat.
“Soal AD/ART Partai tahun 2020 berdasarkan berita dibahas diluar KLB, padahal sejatinya pembahasan AD/ART pasti sudah dibahas didalam kongres bukan diluar kongres,” jelasnya.
Disinggung terkait banyaknya kader yang tidak hadiri ke Pengadilan Negeri, Ketua DPC Partai Demokrat, Pendi Anwar mengungkapkan DPP Partai Demokrat yang meminta untuk tidak mengerahkan massa terlalu banyak yang terpenting pesannya tersampaikan.
Baca juga: Dorong Pemilu Berkualitas, Jarum Demokrasi Edukasi Warga di Car Free Day
“Instruksi dari DPP, tidak perlu mengerahkan massa yang terlalu banyak, mengingat saat ini bulan Suci Ramadhan tentu perlu khusuk dalam beribadah,” kata Pendi.
“Yang paling penting pesannya bisa tersampaikan ke Mahkamah Agung,” Tambahnya.
 kubu Moeldoko.){kind=link}