beritapasundan.com – Vietnam membuat gebrakan besar dengan mengumumkan larangan penggunaan sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) di ibu kota Hanoi mulai Juli 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengurangi polusi udara yang semakin memburuk.
Dilansir Radio Free Asia, larangan ini akan berlaku di seluruh area pusat bisnis Hanoi dan jalan lingkar utama kota, yang menjadi jantung mobilitas masyarakat. Dengan populasi sekitar delapan juta jiwa dan kendaraan mencapai jumlah yang sama, sebanyak tujuh juta di antaranya adalah sepeda motor berbahan bakar minyak.
Reaksi Warga dan Tantangan Ekonomi
Kebijakan ini langsung menimbulkan kekhawatiran. Nguyen Van Hung, pengemudi ojek daring Grab, menyebut larangan itu bisa menghancurkan mata pencahariannya.
“Bagaimana mungkin orang bisa membuang kendaraan mereka begitu saja?” ujar Hung kepada AP.
Baca juga: Granat Karawang Edukasi Ratusan Siswa Baru SMK Wirasaba Tentang Bahaya Narkoba dan Pernikahan Dini
Protes juga datang dari masyarakat umum. Mereka menilai tenggat waktu menuju 2026 terlalu cepat dan tidak memberi ruang adaptasi. Profesor ekonomi Pham The Anh bahkan menyarankan agar peta jalan kebijakan diumumkan jauh hari agar warga bisa beralih secara bertahap ke kendaraan listrik.
Kendaraan Listrik, Solusi dan PR
Pemerintah Vietnam memang sedang gencar menggalakkan penggunaan kendaraan listrik. Mobil listrik buatan lokal seperti VinFast kini menguasai hampir 20% pangsa pasar roda empat. Namun, untuk roda dua, adopsi masih sangat rendah, padahal sepeda motor berbahan bakar minyak masih mendominasi jalanan.
Kondisi ini memperlihatkan tantangan nyata dalam migrasi massal ke kendaraan listrik, khususnya bagi kelas pekerja yang masih mengandalkan motor BBM untuk bekerja.
Baca juga: Kapan KRL Sampai Karawang? Ini Jawaban Mengejutkan dari KAI Commuter!
Target Jangka Panjang: Hanoi Bebas Asap
Perdana Menteri Pham Minh Chinh telah meneken dekrit lanjutan yang akan memperluas larangan ini pada Januari 2028, mencakup wilayah lain dan kendaraan roda empat berbahan bakar minyak. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menekan polusi udara.
Namun, muncul pertanyaan besar: Apakah Hanoi siap menuju kota tanpa knalpot, ataukah kebijakan ini justru memicu ketimpangan sosial baru? (*)
