KARAWANG, BEPAS– Usaha menjadikan Cikampek sebagai Daerah Otonomi Baru mulai menemui titik terang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespon aspirasi masyarakat Cikampek untuk lepas dari Kabupaten Karawang.
Diungkapkan salah satu deklarator pemisahan Cikampek dari Kabupaten Karawang, Deden Darmansyah, sejak 1982 aspirasi masyarakat untuk membentuk Kota Cikampek sudah sangat kuat, namun belum mendapat dukungan dari pemerintahan daerah.
“Tetapi selalu mendapat hambatan, tidak ada dukungan sama sekali dari Pemerintah Kabupaten Induk. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karawang,” kata Deden, melalui sambungan telepon seluler, Selasa (27/8).
Deden menjelaskan, alasan utama keinginan membentuk pemerintahan sendiri adalah agar rentang kendali pemerintahan lebih simpel dan pendek. Lanjut Deden, pelayanan publik pun akan lebih dekat bagi masyarakat Cikampek.
“Selain itu, letak geografis Cikampek berada pada simpang ke arah Jawa Tengah dan Jawa Barat Selatan. Sehingga potensi ini (posisi strategis) menjadi modal Cikampek untuk terus menata diri dan bisa mandiri,” ujar mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan itu.
Deden mengatkan jika saat ini program Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Cikampek sudah masuk dalam rangkaian amanat penataan RPJMD Prov Jabar 2018 – 2023. Oleh karenanya, Deden menilai saat ini “bola” ada di Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, sebagai pelaksanaan azas dekonsentrasi.
Menurut pandangan Deden, berdasarkan azas ini maka Bupati dan DPRD Karawang seyogyanya mengikuti apa yang menjadi amanat RPJMD Provinsi Jawa Barat tersebut dengan cara mendukung secara teknis Presidium yang sudah terbentuk. Dia yakin pembentukan DOB Cikampek sudah memenuhi semua syarat yang dibutuhkan.
“Pembetukan DOB Cikampek untuk menempuh syarat-syarat teknis sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyangkut Pemekaran Daerah,” tandas Deden. (kb)
