Beranda Uncategorized Terima Mandat, Wakil Ketua dan Ketua PKK Kabupaten Purwakarta Saling Bantah

Terima Mandat, Wakil Ketua dan Ketua PKK Kabupaten Purwakarta Saling Bantah

BEPAS – Kegiatan PKK Kabupaten Purwakarta yang tidak melibatkan Ketua Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta Hj.Entin Suhartini dibantah oleh Wakil Ketua Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta Hj.Jamilah yang juga merupakan istri dari Sekda Kabupaten Purwakarta.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta Hj.Jamilah saat diminta keterangannya terkait tidak adanya surat mandat mewakili Ketua Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta Hj.Entin Suhartini yang merupakan istri dari Wakil Bupati Purwakarta dalam melakukan rangkaian kegiatan PKK.

“Kami sudah menerima mandat dari Ketua PKK Kabupaten,” jelas Wakil Ketua Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta Hj.Jamilah sembari memberikan surat pemberitahuan kegiatan PKK sejak tahun 2020 yang lalu Rabu (27/1).

“Jadi kegiatan PKK sudah kami informasikan, dan Ketua sudah mengetahui, jadi ini surat pemberitahuan rangkaian kegiatan sampai saat ini karena sempat tersendat karena Covid-19,” ujarnya.

“Dalam surat pemberitahuan rangkaian kegiatan itu juga memang tanda tangan di scan, dan itu diketahui juga oleh Ketua PKK, kalau meminta tanda tangan langsung kan jauh juga rumahnya, saya juga siap kalau memang harus bertemu langsung dengan Ketua terkait surat mandat ini,” ungkapnya.

“Jadi tidak benar kalau kami tidak mendapatkan mandat, semua kegiatan diketahui oleh Ketua, PKK itu sederhana saja, kalau Ketua sudah mengetahui ya sudah jalan saja, walaupun tanda tangan nya di scan,” tegasnya.

Sementara keterangan berbeda dari Ketua Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta Hj.Entin Suhartini mengatakan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan lagi dalam kegiatan apapun.

“Kan seharusnya komunikasinya ada, tapi saya tidak pernah dikomunikasikan kegiatan PKK,” ujarnya.

“Sekertaris PKK saja tidak pernah lagi komunikasi kegiatan apa saja di PKK, kalau mereka mengatakan hal yang demikian sudahlah, mungkin organisasi PKK memang seperti itu,” ungkapnya.

“Kalau saya masih sebagai Ketua PKK Kabupaten seharusnya hal apa yang dilakukan oleh pengurus lainnya, setidaknya sebagai Ketua juga harus tahu,” pungkasnya. (trg)