Beranda Headline Tak Kebagian Proyek, Para Asosiasi Jasa Konstruksi Geruduk Dinas PUPR Karawang

Tak Kebagian Proyek, Para Asosiasi Jasa Konstruksi Geruduk Dinas PUPR Karawang

34

KARAWANG- Forum Asosiasi Jasa Konstruksi menggeruduk Dinas PUPR Karawang lantaran tidak dilibatkannnya dalam proses pembangunan Kabupaten Karawang

Para Asosiasi Jasa Konstruksi diterima langsung oleh Kepala Dinas PUPR Karawang, Dedi Ahdiyat diruang rapat untuk melakukan audiensi.

Ketua Gapensi Karawang, Deden Permana mengungkapkan pihaknya diterima langsung oleh Kepala Dinas PUPR Karawang, Dedi Ahdiyat.

Isu dugaan terjadinya monopoli proyek oleh salah satu Kabid di Dinas PUPR, kata Deden, menjadi topik utama yang disampaikan ke Kadis PUPR.

Baca Juga: Diduga Proyek Pokir di Monopoli Kabid PUPR, Ketua Gapensi Karawang Beri Ultimatum

“Kita layangkan somasi ke Dinas PUPR terkait dugaan terjadi nya monopoli, hal itu berdasarkan pengakuan dari badan usaha yang tergabung dalam asosiasi, mereka mengaku tidak ada yang memiliki kegiatan dari Dinas PUPR, padahal Dinas ini yang paling banyak memiliki proyek pembangunan Kabupaten Karawang,” kata Deden, Senin (10/10/2022).

Ia juga menyoroti tidak adanya transparansi dalam proses distribusi pekerjaan kepada para asosiasi yang tidak berkeadilan.

“Padahal asosiasi dilindungi oleh Undang-undang, dilindungi oleh Kementerian PUPR tentang penyedia jasa,” tambahnya.

Ketua IKA PMII Karawang ini juga menyinggung oknum Kabid Dinas PUPR yang arogan yang mengatakan ke asosiasi, pekerjaan sudah habis.

Baca Juga: Diduga Banyak Pejabat PUPR Karawang Main Proyek, Gapensi: Potensi KKN Sangat Tinggi

“Terkait kerjaan, Kadis PUPR akan men-stop semua SPK, masih ada atau tidaknya pekerjaan akan segera dikomunikasikan oleh Pihak Dinas PUPR, hari Kamis rencananya akan kembali melakukan pertemuan untuk memfollow up apa yang telah disepakati,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Karawang, Dedi Ahdiat menyebut permasalahan yang dibawa asosiasi jasa konstruksi hanya miskomunikasi alias salah paham.

Dedi berkelit bahwa 600 paket pokir DPRD bukan hanya di Dinas PUPR, melainkan juga di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Karawang.

“Itu salah komunikasi, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh pokir, jadi menghitungnya semua ada di PUPR, ternyata kan tidak, karena sebagian juga di PRKP,” papar Dedi.

Baca Juga: Kejari Karawang Soroti Banyaknya Proyek Penunjukan Langsung Ketimbang Lelang

Pihaknya berjanji akan bertemu kembali dengan para kontraktor untuk memastikan pekerjaan apa saja yang masih tersedia untuk mereka.

“Saya nanti hari Kamis akan ketemu lagi artinya secara data, sehingga yang selama ini miss komunikasi dengan 600 Paket itu akan didata sebetulnya berapa,” katanya.

Artikulli paraprakJadwal SIM Keliling Wilayah Karawang di Bulan Oktober
Artikulli tjetërPj Bupati Bekasi Terima Kunker DPRD Bandung Barat, Ini yang Dibahas