KARAWANG – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X, Sri Rahayu Agustina, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Karawang, Senin (15/12/2025). Dalam kegiatan tersebut, ia menyoroti sejumlah persoalan strategis di Karawang, mulai dari banjir Karangligar, infrastruktur Karawang, hingga sektor kesehatan dan pendidikan.
Sebagai pembuka, Sri Rahayu menyampaikan bahwa DPRD Jawa Barat terus mengakomodasi berbagai program daerah, termasuk penguatan pendidikan politik dan demokrasi bagi pelajar tingkat SMA dan SMK. Menurutnya, pembangunan daerah harus berjalan seimbang antara infrastruktur Karawang, pendidikan, dan pelayanan publik.
Baca juga: P&G Raih Dua Penghargaan atas Kontribusi Pencegahan Stunting di Karawang
Dalam pengawasan tersebut, Sri Rahayu menegaskan bahwa banjir Karangligar masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan secara permanen. Ia menyebut banjir Karangligar telah terjadi selama puluhan tahun dan dalam satu tahun bisa terjadi hingga sepuluh kali. Namun, penanganannya kerap berhenti pada kajian tanpa realisasi nyata.
“Persoalan banjir Karangligar ini sudah terlalu lama. Jangan hanya berhenti di studi, masyarakat butuh solusi konkret,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, menjelang pelantikan gubernur, dirinya telah menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat itu, muncul rencana pembangunan waduk di wilayah Bogor sebagai upaya pengendalian banjir, meski dampaknya belum dirasakan dalam jangka pendek.
Pada periode kepemimpinan berikutnya, Pemprov Jawa Barat juga merencanakan pembangunan embung dan perbaikan pintu air dengan estimasi anggaran sekitar Rp2 miliar. Sri Rahayu menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR Jawa Barat agar rencana penanganan banjir Karangligar dapat direalisasikan dan masuk dalam anggaran tahun 2025.
Selain persoalan banjir Karangligar, ia juga menyoroti perkembangan infrastruktur Karawang. Sri Rahayu menyebut pembangunan jalan longsor di Wanasari kini telah rampung berkat dukungan Kementerian PUPR dan Pemprov Jawa Barat.
Di sektor kesehatan, Sri Rahayu menyinggung pembangunan RSUD Karawang yang sempat terhenti akibat keterbatasan anggaran. Total kebutuhan dana diperkirakan mencapai Rp60 miliar, masing-masing Rp30 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp30 miliar untuk pengadaan alat kesehatan.
Meski sebagian peralatan medis telah tersedia dari Kementerian Kesehatan, pembangunan fisik rumah sakit belum dilanjutkan pasca pergantian kepemimpinan provinsi, sehingga pelayanan kesehatan belum optimal.
Untuk perencanaan tahun 2026, Sri Rahayu menyampaikan bahwa anggaran Provinsi Jawa Barat diproyeksikan mencapai sekitar Rp30 triliun dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur Karawang, seperti jalan, jembatan, dan pelebaran interchange.
Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas jalan provinsi dan penerangan jalan guna menekan angka kriminalitas.
“Fokus gubernur saat ini adalah pembangunan infrastruktur, termasuk di Karawang, seperti pembongkaran bangunan liar, penambahan sekolah, hingga perbaikan jalan provinsi,” ujarnya.
Baca juga: Pemkab Karawang Perkuat Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Operasi Lilin Lodaya
Di bidang pendidikan, Pemprov Jawa Barat terus mendorong pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehabilitasi SMA dan SMK, dengan syarat ketersediaan lahan dari pemerintah kabupaten. Sri Rahayu menambahkan, aspirasi pembangunan sekolah menengah di wilayah Purwasari telah disampaikan, mengingat lahan sudah tersedia dan tinggal menunggu perubahan peruntukan.
Ia berharap sinkronisasi program pusat dan daerah dapat terus diperkuat agar penanganan banjir Karangligar, pembangunan infrastruktur Karawang, serta peningkatan pelayanan publik dapat berjalan merata dan berkelanjutan. (*)
){kind=link}