KARAWANG – Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, melakukan kunjungan ke Lembur Pakuan, Subang, untuk bertemu Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Jumat (20/2/2026). Pertemuan tersebut membahas Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat 2026 yang akan dilaksanakan secara lintas wilayah dan terintegrasi.
Dalam pertemuan itu, Aep Syaepuloh menyampaikan apresiasi atas inisiatif Gubernur dalam mendorong Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat 2026 sebagai program strategis jangka panjang yang berkelanjutan.
Menurutnya, kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, produktivitas tambak mengalami penurunan akibat banjir rob, abrasi, pendangkalan saluran, perubahan fungsi lahan, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi.
Data mencatat sekitar 78.550 hektare tambak dalam kondisi idle atau tidak produktif selama kurang lebih 40 tahun terakhir. Karena itu, Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat 2026 diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan tersebut.
“Tidak hanya menghidupkan kembali tambak yang ada, tetapi juga mendorong pengelolaan perikanan budidaya yang lebih ramah lingkungan, berbasis teknologi, serta sejalan dengan konsep ekonomi biru,” tegas Aep.
Bagi Kabupaten Karawang, Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat 2026 memiliki arti penting. Karawang memiliki potensi lahan tambak seluas 6.209 hektare yang tersebar di Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Pakisjaya, dan Tirtajaya.
Dari total rencana revitalisasi Pantura seluas ±14.090,38 hektare di empat kabupaten, Karawang menjadi wilayah dengan luasan terbesar dan direncanakan masuk tahap pertama pelaksanaan pada 2026.
Program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat 2026 diyakini mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir, meningkatkan pendapatan petambak dan nelayan, memperkuat ekosistem hulu–hilir perikanan, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Karawang menyatakan siap mendukung penuh program tersebut agar berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. (*)
