KARAWANG – Ratusan driver online roda 2 dan roda 4 di Kabupaten Karawang lakukan seruan aksi dan menggeruduk gedung Pemda 2 pada Kamis, 23 November 2023.
Ketua Umum Perjuangan Ojek Online Karawang (POOK), Guruh Yanuar menyampaikan, pada hari ini POOK bersama aliansi Forum Ketua Ketua (FKK) melayangkan tuntutan kesetaraan tarif kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang.
Selain itu, pihaknya ingin menindaklanjuti aksi sebelumnya, dimana Kadishub dinilai enggan memonitoring apa yang sudah didelegasikan oleh Bupati Kabupaten Karawang.
“Karena waktu itu, di aksi 26 Juli Bupati sangat jelas menugaskan Kadishub untuk turun langsung meninjau semua aplikator yang ada di Karawang untuk melakukan kesetaraan tarif,” ujarnya saat diwawancarai.
Baca juga: Pemkab Karawang Rekomendasikan UMK Naik 12 Persen, Segini Besarannya
Kata Guruh, kesetaraan tarif yang dimaksud bukan dari segi biaya operasional kendaraan saja, melainkan melihat pada UMK Karawang yang sangat tinggi tetapi notabene tarifnya lebih rendah dibanding Kabupaten Kota lain.
“Kami merasa dianaktirikan, dan dishub bukan cuma teledor tapi juga tidak mampu mensejahterakan kami driver online Kabupaten Karawang,” katanya.
“Misal tidak diterima tuntutannya, kemungkinan besar kita akan konvoi dan mengerahkan ribuan anggota,” tambahnya.
Baca juga: Ribuan Warga Karawang Bakal Gelar Aksi Bela Palestina Pekan Ini
Ia menerangkan, perbandingan tarif saat ini berada dikisaran 35 persen dibanding Bekasi dan Jakarta. Ratusan aksi masa tersebut akan terus menunggu sampai terjadi audiensi dengan instansi terkait.
Selain itu, sebagai pengguna jalan aktiv pihaknya menduga adanya tindak korupsi oleh dishub, karena ditemukan banyaknya masalah terkait Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Ada hal lain juga terkait masalah kasus PJU yang sampai detik ini dinilai masuk angin, kami bisa melaporkan hal ini kepada kepolisian,” cetusnya.
“Kami diberi tahu Kadishub sedang di Bandung, padahal 4 hari sebelum aksi masa kita sudah melayangkan surat. Kalo bicara tentang kepentingan, saya yakin tidak ada yang lebih penting dibandingkan kepentingan rakyatnya,” pungkasnya.
