BEPAS, KARAWANG– DPC PPP Kabupaten Karawang meminta Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana agar lebih selektif lagi dalam memilih kepala dinas, sebab serapan anggaran di 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2019 jeblok.
Ketum DPC PPP, Lina Sugiharti mengatakan, para kepala dinas di 10 SKPD seharusnya sudah diganti.
“10 SKPD sebagai penerima anggaran belanja terbesar, antara lain Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Sekda, Dinas Pertanian, PUPR, PRKP, Disdikpora, DLHK, Sekretariat DPRD, dan Dinkes secara umum hanya menyerap 80 persen bahkan ada yang 69 persen. Sementara tahun 2019 tinggal menghitung hari,” ujar Lina prihatin.
Timbul pertanyaan besar di masyarakat, kata Lina, soal integritas kepemimpinan pemerintah daerah dan penanggung jawab teknis SKPD.
“Tidak terserapnya anggaran sampai 100 persen bisa jadi karena ketidakmampuan kepala dinas yang diangkat dan ditunjuk bupati. Mereka tidak mampu menerjemahkan dan menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan bupati,” katanya.
“Sebaliknya bupati juga tidak melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kelembagaan dinas sehingga membangun pesan bahwa kontrol dan pengawasan tidak memiliki implementasi yang positif terhadap jajarannya,” sambungnya.
PPP mencatat, sepanjang 2019, Dinas Kesehatan yang serapan anggarannya paling rendah. Dari anggaran sekitar Rp 833 miliar, Dinkes hanya bisa menyerap sekitar Rp 575 miliar atau 69,06 persen.
Sementara itu Disdikpora yang mendapat anggaran sekitar Rp 1,3 triliun, hanya bisa menyerap sekitar Rp 1,09 triliun atau sekitar 79,45 persen.
Secara umum, dari target belanja tidak langsung APBD Karawang tahun 2019 senilai Rp 2.425.050.574.636 (Rp 2,4 triliun), hanya mau direalisasi Rp 2.106.666.362.677 (Rp 2,1 triliun) atau sekitar 86,87 persen.
Sementara target belanja langsung senilai Rp 2.552.623.854.548 (Rp 2,5 triliun), hanya mampu diserap Rp 1.910.799.851.266 (Rp 1,9 triliun) atau sekitar 74,86 persen. (fzy)
