KARAWANG – Sebanyak 46 CPMI (calon pekerja migran Indonesia) yang hendak diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi berhasil digagalkan. Disnaker (dinas ketenagakerjaan) Kabupaten Karawang menyebut, saat ini mereka telah dipulangkan ke rumahnya masing-masing.
Puluhan CPMI itu ditemukan tengah terkurung di sebuah rumah penampungan di Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok pada Minggu (24/7).
Dari hasil pemeriksaan, diketahui 46 CPMI tersebut tersebar dari berbagai daerah, 3 diantaranya berasal dari Karawang.
Baca Juga: Beri Sinyal Bakal Keluar, PKB dan PDIP Karawang Beri Lampu Hijau untuk Cellica
“Total ada 46 orang, dari Jabar ada 12 orang, 3 dari Karawang, 3 Indramayu, 1 Subang, 1 Cianjur, 1 Kuningan, 1 Garut, 1 Bekasi dan 1 Majalengka. Selebihnya dari NTB 24 orang, 7 Kalimantan Selatan, 2 Palembang dan 1 dari Banten,” sebut Kabid Pentaker (penempatan tenaga kerja) Disnakertrans Karawang, Endang Syafrudin, Selasa (26/7).
Endang menyebut, 43 CPMI ilegal itu sudah dipulangkan ke kampung halamannya. Sementara 3 orang asal Karawang langsung dijemput pihak keluarga.
“Senin malam jam 10.00 WIB semua yang berasal dari luar Karawang dijemput pihak Dinsos jabar untuk dipulangkan. Sementara dari Karawang langsung dijemput oleh keluarga dan pihak desa,” kata dia.
Baca Juga: Citayam Fashion Week di Puji Media Jepang: The Next Harajuku
Perusahaan Penyedia Tak Berizin
Dirinya menuturkan, proses pemberangkatan CPMI tersebut dipastikan ilegal. PT TIM selaku penyedia jasa keberangkatan belum memiliki izin sebagai pendamping PMI.
“Sepanjang yang kita ketahui, ada database yang melakukan rekrutmen PMI. Namun PT TIM ini tidak terdaftar, jadi kita tidak bisa menelusuri operasional mereka sejak kapan,” jelas Endang.
Mereka rencananya hendak berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi PRT. Persyaratan seperti medical check up, paspor dan visa kerja tengah dipersiapkan.
Baca Juga: Banyaknya Gedung Sekolah Ambruk, Kadisdik Sebut Pemkab Karawang Tak Prioritaskan Sektor Pendidikan
“Semuanya perempuan dan dijanjikan sebagai PRT. Mereka sudah medical check up, tinggal persiapan pembuatan paspor dan visa kerja,” katanya.
Untuk pembiayaan sendiri, pihaknya belum mengetahui pasti. Sebab pendataan tersebut diserahkan ke Polres Karawang. “Kita belum mengetahui pasti. Yang mereka tau itu (pemberangkatan) ini resmi,” tandasnya. (kii/ddi)
